Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sentilan Jokowi dan Dinamika Terbuka TNI Vs Polri Terkait Senjata Impor Brimob

Kompas.com - 16/03/2023, 10:07 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik pembelian seragam dan senjata dari luar negeri yang dilakukan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Polri belakangan tengah menjadi sorotan publik.

Ini terjadi setelah Presiden Joko Widodo menyentil Kemenhan dan Polri karena masih mengimpor seragam dan senjata.

Jokowi menyayangkan hal itu karena industri dalam negeri sudah mampu menyediakan seragam dan senjata. Bahkan, mereka sudah mampu mengekspornya.

"Saya minta di Kemenhan, di Polri, seragam militer. Kita ini sudah bikin, ekspor ke semua negara, eh kita malah beli dari luar, sepatu, senjata, kita bisa bikin lho," kata Jokowi saat membuka Business Matching Produk Dalam Negeri di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Jokowi menilai, pembelian dari luar negeri sah-sah saja jika barang yang didatangkan merupakan alat utama sistem persenjataan (alutsista) canggih seperti pesawat tempur.

Namun, hal ini tidak berlaku bagi pengadaan amunisi maupun sepatu karena industri dalam negeri sudah mampu menyediakan kebutuhan tersebut.

"Tapi kalau senjata, peluru, kita sudah bisa. Apalagi hanya sepatu, kenapa harus beli dari luar?" ujar Jokowi.

Sentilan Jokowi ini pun mengingatkan kembali polemik tertahannya 280 pucuk senjata dan 5.932 butir amunisi impor yang diperuntukkan bagi Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri di Bandara Soekarno Hatta pada 2017.

Polemik ini memicu dinamika terbuka antara TNI dan Polri kala itu. Berikut ulasannya:

Amunisi dan senjata impor Brimob

Pada 2017, masyarakat sempat dikagetkan dengan peristiwa tertahannya 280 pucuk senjata Stand Alone Grenade (SAGL) kaliber 40 x 46 mm dan 5.932 amunisi RLV-HEFJ kaliber 40 x 46 mm di Gudang Kargo Unex, Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Banten, Sabtu (30/9/2017) dini hari.

Adapun senjata dikemas dalam 28 kotak yang masing-masing kotak berisi 10 pucuk senjata dengan berat total 2.212 kilogram.

Sedangkan, amunisi dikemas dalam 70 boks yang berisi 84 butir per boks serta 1 boks yang berisi 52 butir.

Senjata dan amunisi standar non-militer ini diketahui diimpor oleh PT Mustika Duta Mas yang akan didistribusikan ke Brimob.

Namun, senjata dan amunisi tersebut tertahan di bandara karena Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI belum mengeluarkan izin masuk barang impor.

'Nyanyian' Panglima TNI

Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo saat menjabat Panglima TNIANTARA FOTO/NYOMAN BUDHIANA Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo saat menjabat Panglima TNI
Adapun peristiwa tertahannya senjata dan amunisi impor milik Brimob terjadi tak lama setelah Panglima TNI kala itu, Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan ada institusi non-militer yang mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk pengadaan 5.000 senjata ilegal.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com