Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Tak Ada Pembatasan Ibadah di Masjid dan Mushala pada Ramadhan Tahun Ini

Kompas.com - 15/03/2023, 18:38 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, tidak akan ada pembatasan dalam melaksanakan ibadah pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah atau 2023 masehi yang diperkirakan akan dimulai pada pekan depan.

Namun demikian, Ma'ruf meminta masyarakat agar tetap berhati-hati saat beribadah di masjid dan mushala agar tidak tertular penyakit dari sesama jemaah.

"Kalau pembatasan kan sudah tidak ada, tapi kehati-hatian supaya tetap dijaga, terutama bagi mereka yang sakit," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Jombang, Rabu (15/3/2023).

Baca juga: Sambut Ramadhan, Dompet Dhuafa Gelar Tablig Akbar dan Kampanye Wakaf Masjid Al Syukro

Untuk itu, Ma'ruf mengimbau kepada masyarakat yang merasa sedang sakit menggunakan masker agar tidak menulari jemaah yang lain.

Menurut dia, bila orang yang sakit tidak mau menggunakan masker, maka jemaah lain terpaksa mengenakan masker agar tidak tertular sakitnya.

Oleh sebab itu, Ma'ruf menekankan bahwa masyarakat mesti berhati-hati saat beribadah di masjid dan mushala.

"Yang harus memakai masker itu yang sakit sehingga tidak menular, tapi dikawatirkan masih belum patuh, nah lebih baik kita menjaga diri saja, bersiap-siap," kata Ma'ruf.

Adapun pemerintah akan menetapkan 1 Ramadhan 1444 H melalui pemantauan hilal dan sidang isbat atau penetapan pada Rabu (22/3/2023).

Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1444 H jatuh pada Kamis (23/3/2023).

Baca juga: Tempat Hiburan Malam di Jakarta Boleh Buka Saat Ramadhan, tapi Waktu Operasional Diatur

Di sisi lain, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memprediksi 1 Ramadhan 1444 H atau awal puasa 2023 akan jatuh pada Kamis (23/3/2023).

Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN Thomas Djamaluddin menjelaskan, pada Selasa (21/3/2023), posisi Bulan di Indonesia masih di bawah ufuk dan belum terjadi ijtimak.

Ijtimak atau bulan baru sendiri baru terjadi pada Rabu (22/3/2023) pukul 00.23 WIB.

"Garis tanggal wujudul hilal terjadi di Samudera Atlantik pada 21 Maret, jadi pada saat maghrib 22 Maret 2023 di Indonesia telah memenuhi kriteria wujudul hilal yang dipedomani Muhammadiyah," jelasnya, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (12/3/2023).

Oleh karenanya, lanjut Thomas, Muhammadiyah mengumumkan awal Ramadhan 1444 jatuh 23 Maret 2023.

Sementara itu, dengan kriteria baru MABIMS, yakni tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat, posisi Bulan saat maghrib di Indonesia juga sudah memenuhi kriteria.

"Jadi berdasarkan kriteria tersebut yang dipedomani oleh Persis (Persatuan Islam) dan NU dalam pembuatan kalendernya, 1 Ramadhan 1444 (jatuh) pada 23 Maret 2023," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com