Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Beri "Wejangan" ke Sandiaga Jelang Pilpres, Apa Isinya?

Kompas.com - 15/03/2023, 18:25 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengaku mendapat sejumlah masukan dari Presiden Joko Widodo saat bertemu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Sandiaga yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu menuturkan, masukan tersebut diberikan Jokowi dalam rangka menjelang Pemilihan Presiden 2024.

"Beliau memberikan pandangan-pandangan kepada saya, tapi tentunya sifatnya tertutup dan ini menjadi pegangan buat saya untuk melangkah ke depan," kata Sandiaga seusai bertemu Jokowi, Rabu sore.

Baca juga: PPP Masih Berharap Sandiaga Uno Bergabung untuk Menghadapi Pemilu 2024

Sandiaga menyebutkan beberapa pandangan Jokowi yang dibagikan kepadanya, misalnya agar kontestasi lima tahunan tersebut mesti dijaga agar tetap sejuk.

Kontestasi Pilpres 2024, kata Sandiaga, menirukan Jokowi, juga diharapkan dapat menjaga keberlanjutan ekonomi serta fokus pada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

"Saya juga sebagai alumni dari kontestasi 2019 juga sepakat bahwa kita bicara mengenai progres kemajuan reformasi struktural yang telah dan akan terus kita percepat ini harus menjadi agenda penting," ujar dia.

Kendati demikian, Sandiaga enggan berkomentar saat ditanya ada atau tidaknya pertanyaan dari Jokowi mengenai niatnya maju pada Pilpres 2024 mendatang.

"Nanti bisa ditanyakan ke beliau," ujar mantan wakil gubernur DKI Jakarta tersebut.

Baca juga: Utak Atik Cawapres Anies: Sinyal Penolakan Sandiaga dan Kemesraan dengan AHY...

Ia pun menepis anggapan yang menyebut dirinya diminta Jokowi untuk tebar pesona menjelang Pilpres 2024.

"Tidak ada spesifik arahan seperti itu tapi untuk kami bekerja all out, berjuang untuk ekonomi rakyat itu sudah menjadi tugas dan fungsi kita," kata Sandiaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com