Analisis Litbang "Kompas": Penegakan Hukum Masih Terganjal Integritas

JAKARTA, KOMPAS.com - Apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah dalam upaya penegakan hukum menjadi yang paling rendah dalam penilaian publik.

Hal tersebut tercermin dalam analisis Litbang Kompas dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam "Survei Penilaian Integritas" tahun 2021-2022 serta Badan Pusat Statistik (BPS).

"Saat ini, sekitar 55,1 persen publik menyatakan puas atas kinerja pemerintah di bidang tersebut," kata peneliti Litbang Kompas, Bestian Nainggolan, dikutip dari Harian Kompas, Senin (13/3/2023).

Baca juga: Surveui Litbang Kompas: Anies Baswedan Dapat Dukungan Elektoral dari Simpatisan Prabowo Subianto

Ia mengatakan, dibandingkan survei Litbang Kompas sebelumnya, kondisi ini memang mengalami peningkatan. Namun, perbaikan tersebut belum mampu menjadikan penegakan hukum menjadi capaian kerja pemerintah yang dapat dibanggakan.

“Malah, sepanjang satu tahun terakhir, gap yang terbangun antara kepuasan publik terhadap segenap kinerja pemerintah dan penegakan hukum cenderung kian lebar,” kata Bestian.

“Berbagai problem yang terkait integritas menjadi pangkal terpuruknya kinerja penegakan hukum,” ucapnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Pendukung Jokowi yang Akan Pilih Ganjar Lebih Banyak dari Prabowo

Salah satu persoalan yang paling mencolok yaitu terkait upaya pemberantasan dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Publik justru masih merasa tidak puas atas kinerja pemerintah di dalam dua persoalan di atas.

“Ketidakpuasan ini sekaligus mendudukkan kedua persoalan tersebut pada posisi rendah dari 20 indikator penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan dari survei Kompas,” kata dia.

Bestian memaparkan, problem integritas dalam upaya penegakan hukum menjadi semakin detail tergambarkan dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan KPK dalam dua tahun terakhir.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Anies Baswedan Belum Dapat Dukungan Optimal dari Simpatisan Jokowi

Survei komprehensif yang pernah dilakukan di Indonesia ini tidak hanya merangkum pandangan masyarakat dan para ahli yang terkait.

Namun, survei ini juga merangkum pandangan dan pengalaman dari sisi internal aparat birokrat di 640 instansi pemerintahan, baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, mulai dari provinsi hingga kabupaten dan kota.

“Berdasarkan hasil survei, skor integritas terbaru tahun 2022 mencapai 71,92 dari skor tertinggi 100. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya skor 72,43 terjadi sedikit penurunan,” papar Bestian.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Pendukung Jokowi Banyak Tertuju ke Ganjar dan Prabowo

“Namun, menariknya, dari hasil survei ini tergambarkan bagaimana problem-problem integritas masih banyak bercokol pada birokrasi dan segenap aparat dalam praktik kerjanya,” ucapnya.