Tragedi Plumpang: Dosa dan Berkah Bersama

PADA awal tulisan ini, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang para korban bencana kebakaran Depo Pertamina Plumpang Jakarta, yang menyebabkan korban jiwa pada 3 Maret 2023.

Dengan duka yang mendalam, mari kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga mereka menemukan kedamaian di alam yang baru.

Berdasarkan data terakhir, korban kebakaran Depo Pertamina mencapai 20 orang tewas. Ini tentu bukan hanya duka mereka, tetapi duka kita bersama. Ini duka Indonesia.

Indonesia tidak hanya berduka, tetapi juga mestinya merefleksikannya sebagai bencana kemanusiaan.

Namun beberapa hari terakhir, media-media elektronik memberitakan polemik dan aksi tuding-menuding tentang siapa penyebab bencana ini. Tidak sedikit yang menarik ke persoalan politik.

Lebih dari itu, ada kesan bahwa bencana kemanusiaan ini dijadikan sebagai alasan serang-menyerang dan komoditas politik.

Kesan ini rupanya cukup kuat di mata para korban sehingga warga RW 09 Kelurahan Rawa Badak Selatan yang juga menjadi korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang, memasang spanduk berisikan tuntutan pertanggungjawaban PT Pertamina.

Selain itu, ada spanduk lainnya yang berisi permintaan agar bencana kebakaran Depo Plumpang tidak dipolitisasi (Metro.tempo.co, 11 Maret 2023).

KOMPAS.com/Syakirun Ni'am Pihak kepolisian mengerahkan dua anjing K9 untuk mencari korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara yang belum ditemukan di reruntuhan rumah, Minggu (5/3/2023).

Politik yang bertujuan mulia (bonum communae) mengalami distorsi karena melegalkan segala bentuk perjuangan, termasuk mengais keuntungan di atas korban.

Memang di saat seperti ini, kita tidak bisa protes bila kemudian beberapa pihak menghubung-hubungkannya dengan masalah politik.

Demokrasi memungkinkan setiap pendapat boleh diutarakan di ruang publik, tetapi dalam koridor yang benar. Jangan sampai dunia mengganggap praktik demokrasi kebablasan di Indonesia adalah hal yang biasa.

Bila demikian yang terjadi, maka mau tidak mau kita harus menerima semua label itu sebagai correctio interna.

Memang harus kita akui bahwa mempolitisasi semua urusan kemanusiaan adalah masalah laten. Tak mengherankan kita selalu berhadapan dengan polemik-polemik politik ketika terjadi bencana.

Hal ini tampak seperti ada yang memeliharanya. Jejak digital tak akan berbohong tentang polemik-polemik seperti ini.