Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Peluang Duet dengan Ganjar, Gerindra: Prabowo Lebih Senior, Tidak Mungkin Cawapres

Kompas.com - 12/03/2023, 17:16 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa peluang Prabowo Subianto berduet dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 terbuka.

Namun, Gerindra berharap Ganjar mau menjadi calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo. Sementara, bagi Gerindra, Prabowo menjadi capres adalah sebuah harga mati.

"Saya kira sudah tidak mungkin kalau Pak Prabowo calon wakil presiden. Pak Prabowo jauh lebih senior, 15 tahun lebih tua pengalamannya berbeda kan," kata Hashim ditemui di Gedung Joang 45, Jakarta, Minggu (12/3/2023).

Baca juga: Muhaimin Klaim Tak Khawatir Prabowo Dekat dengan Ganjar

Oleh karena itu, Gerindra membuka peluang Ganjar diusung partainya apabila kader PDI-P itu bersedia menjadi cawapres Prabowo.

Kendati demikian, Hashim menegaskan bahwa pengusungan pasangan capres-cawapres harus melalui keputusan koalisi Gerindra-PKB.

Gerindra, menurutnya, tak bisa sendirian mengusung pasangan calon (paslon).

Sebab itu, peluang Ganjar diusung sebagai cawapres harus melalui kesepakatan Gerindra dengan rekan koalisinya, yaitu PKB.

Baca juga: Cerita Hashim Saat Prabowo Lobi Megawati Calonkan Jokowi di Pilkada DKI

"Kemungkinan itu terbuka kalau Pak Ganjar mau jadi. Tapi, harus disetujui oleh PKB. Kan begitu harus disetujui PKB, kami terbuka lah," jelasnya.

Di sisi lain, Hashim mengaku belum ada kesepakatan PKB menyetujui agar koalisi Gerindra-PKB mengusung Ganjar sebagai cawapres.

Menurutnya, pembicaraan di antara koalisi Gerindra-PKB belum sampai pada tahap cawapres.

Hanya saja, ia membeberkan bahwa tidak ada sebuah keharusan koalisi Gerindra-PKB mengusung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres.

"Kami menangkap, tidak perlu sampai 100 persen harus Pak Muhaimin. Kalau harus Pak Muhaimin, kan sudah deklarasi bulan Agustus tahun lalu. Sekarang masih terbuka," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com