Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima Yudo Mutasi 18 Perwira TNI, Mayjen Mohamad Hasan Jadi Pangdam Jaya

Kompas.com - 09/03/2023, 21:12 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memutasi 18 perwira. Keputusan itu tertera lewat Surat Keputusan (SK) Panglima Nomor Kep/267/III/2023 tertanggal 8 Maret 2023.

Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda (Laksda) Kisdiyanto telah mengonfirmasi SK tersebut.

Dalam salinan SK yang diterima Kompas.com, Kamis (9/3/2023), Mayjen Mohamad Hasan ditunjuk menjadi Panglima Kodam (Pangdam) Jaya/Jayakarta menggantikan Mayjen Untung Budiharto yang akan pensiun.

Mohammad Hasan sebelum menjabat sebagai Pangdam Iskandar Muda (IM).

Kemudian, posisi Pangdam IM akan dijabat Mayjen Novi Helmi.

Baca juga: Panglima Yudo: Saya Punya Prajurit Khusus dan Alutsista untuk Bebaskan Pilot Susi Air, tapi Ini Bukan Operasi Militer

Sementara itu, Brigjen Choirul Anam ditunjuk menjadi Pangdivif 3 Kostrad menggantikan Novi Helmi.

Sebelumnya, Choirul Anam menjabat sebagai Danrem 163/WSA Denpasar.

Selanjutnya, Kolonel Inf Agus Muchlis ditunjuk menjadi Danrem 163/WSA Denpasar.

Dengan adanya mutasi itu, Panglima TNI juga mempunyai dua staf khusus baru, yakni Marsma Agus Sudarmanto dan Brigjen Wawan Tjahjono.

Agus Sudarmanto sebelumnya menjabat Pa Sahli Tk II Was Afrika dan Timteng Sahli Bidang Hubint Panglima TNI.

Sementara Wawan Tjahjono sebelumnya menjabat Pa Sahli Tk II Indag Sahli Bidang Ekkudag Panglima TNI.

Baca juga: Panglima Yudo: Selandia Baru Tawarkan Bantuan Cari Pilot Susi Air, tapi Kami Masih Mampu Selesaikan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com