Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Orang Berobat ke Luar Negeri, IDI Pastikan Dokter di Indonesia Tak Kalah Bagus

Kompas.com - 09/03/2023, 17:06 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), dr Adib Khumaidi SpOT memastikan bahwa kemampuan diagnosis dokter-dokter di Indonesia tidak kalah dengan dokter-dokter di luar negeri, termasuk di Singapura.

Tanggapan ini menyusul viralnya cuitan Komika Kiky Saputri terkait bedanya diagnosis yang diberikan oleh dokter di Indonesia dengan dokter di Singapura.

Dalam unggahannya, Kiky mengatakan, dokter Indonesia mendiagnosis mertuanya stroke kuping. Sedangkan dokter Singapura mendiagnosis flu biasa.

Cerita Kiky Saputri ini me-retweet unggahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan masih ada sekitar 2 juta rakyat Indonesia yang berobat ke luar negeri setiap tahunnya.

"Tidak kalah. Saya menjamin bahwa dokter Indonesia lebih baik, dan dokter Indonesia fokus untuk rakyat Indonesia karena pelayanan mereka sebagian besar untuk pelayanan BPJS," kata Adib saat ditemui di Gedung PB IDI, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2023).

Baca juga: Jokowi Ungkap Rp 165 Triliun Devisa Hilang karena 2 Juta WNI Berobat ke Luar Negeri

Menurut Adib, adanya perbedaan kemungkinan terjadi karena metode pemeriksaan yang dilakukan.

Di luar negeri biasanya terdapat sistem paket sehingga pemeriksaan untuk mendoagnosis penyakit dilakukan menyeluruh sesuai dengan paket tersebut.

Sedangkan di Indonesia, terdapat sistem pemilahan ataupun penyesuaian pemeriksaan (clinical pathway) dengan adanya Pedoman Praktek Klinis (PPK).

Pemeriksaan penunjang merupakan langkah ketiga setelah dokter melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik.

"Tapi sesuai dengan apa kita temukan pada saat kita melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik, karena pemeriksaan penunjang itu nomor ketiga. Karena (kalau) kita tidak (mengacu pada) PPK, nanti akan ada ketidakefisiensian pembiayaan. Artinya, kita lihat juga dari sisi BPJS," ujar Adib.

Baca juga: Soroti Jastip Obat di Sumut, Menkes Ingin Harga Obat di Dalam Negeri Lebih Murah

Kendati begitu, Adib memastikan bahwa pelayanan kepada pasien tetap diusahakan berjalan dengan baik.

Ia mengatakan, banyak pula kasus-kasus pasien dengan BPJS kesehatan yang tertangani dengan baik saat memilih berobat di dalam negeri tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun.

"Kalau secara SDM dokter Indonesia mampu bahkan banyak sekali kasus kalau mau kita buka semuanya dengan BPJS, semuanya terlayani. Pasien dengan jantung, pasien dengan operasi yang semua tercover dengan BPJS tanpa biaya," kata Adib.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung banyaknya orang Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk berobat.

Baca juga: Balas Twit Jokowi soal WNI Berobat ke Luar Negeri, Kiky Saputri Curhat Saat Mertua Didiagnosa Stroke Telinga Ternyata Flu

Dengan rincian, 1 juta orang berobat ke Malaysia, 750.000 ke Singapura, sisanya ke Jepang, Amerika Serikat, Jerman, dan lainnya.

Hal ini membuat banyak devisa keluar. Jokowi mengatakan, devisa yang hilang tersebut mencapai Rp 165 triliun.

"Informasi yang saya terima hampir 2 juta masyarakat kita masih pergi berobat ke luar negeri bila sakit. Padahal, kita punya rumah sakit seperti Mayapada Hospital Bandung," ujar Jokowi dalam peresmian Mayapada Hospital Bandung, Senin (6/3/2023).

"Mau kita teruskan? Rp 165 triliun devisa kita hilang karena itu, karena ada modal yang keluar," katanya lagi.

Baca juga: 2 Juta WNI Berobat ke Luar Negeri, Jokowi: Rp 165 Triliun Devisa Kita Hilang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com