69 Pegawai Kemenkeu Diduga Lakukan TPPU, Benny K Harman Khawatir Ada Aliran Dana Terkait Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Benny K Harman meminta kasus 69 pegawai Kementerian Keuangan yang diduga terlibat pencucian uang tak berakhir dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Adapun Mahfud mengaku telah mengirimkan laporan dugaan pencucian uang yang dilakukan 69 pegawai Kemenkeu kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Benny menyatakan, laporan itu harus ditindaklanjuti dengan pengusutan kasus oleh aparat penegak hukum.

"Pertama, harus diusut tuntas. Jangan hanya diumumkan, harus lebih dari itu, APH (aparat penegak hukum) segera mengusut asal usul dana tersebut," kata Benny saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/3/2023).

Baca juga: Benarkan Ada 69 Pegawai Kemenkeu Terlibat Pencucian Uang, PPATK: Nilainya Sangat Signifikan

Benny khawatir, aliran dana dari oknum pegawai pajak tersebut justru digunakan untuk kepentingan licik, salah satunya untuk kepentingan politik kelompok tertentu yang ditengarai ingin menggagalkan Pemilu 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini terus menyoroti apa yang disampaikan Mahfud MD terkait laporan 69 pegawai pajak diduga terlibat pencucian uang.

Dari pernyataan Mahfud, Benny berpendapat bahwa hal itu memperjelas banyaknya mafia dalam tubuh Kementerian Keuangan.

Ia pun berharap negara bisa memberantas mafia di segala sisi, termasuk di pemerintahan.

"Mestinya makin berkurang (mafia), bukan makin bertambah. Reformasi birokrasi harus segera dijalankan di Kemenkeu," kata dia.

Baca juga: 69 Pegawai Kemenkeu Diduga Terkait Pencucian Uang, Nasdem Minta Ditindaklanjuti Serius

Diberitakan sebelumnya, Mahfud MD telah mengirimkan laporan dugaan pencucian uang yang dilakukan 69 pegawai Kemenkeu kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Mahfud yang juga berstatus sebagai Ketua Tim Pengendalian TPPU itu mengirimkan laporan tersebut berdasarkan data yang diperolehnya dari PPATK.

“Saya kirim lagi ke Bu Sri Mulyani, ada 69 pegawai Kemenkeu yang sudah dilaporkan oleh PPATK diduga melakukan pencucian uang. Sebanyak 69 orang dilaporkan oleh PPATK ke Menteri Keuangan pada bulan September 2019,” ujar Mahfud dalam acara bersama Kompas Gramedia di Menara Kompas, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2023).

"Oh iya, nanti saya periksa,” kata Mahfud menirukan omongan Sri Mulyani merespons laporan tersebut.

Baca juga: Kemenkeu: Gaya Hidup Rafael Alun Trisambodo dan Keluarga Tak Sesuai Asas Kepatutan ASN

Berdasarkan hasil analisis sementara, para pegawai Kemenkeu itu melakukan transaksi dalam jumlah kecil, tetapi berulang kali.

“Transaksinya kecil-kecil lah, Rp 10 juta-15 juta, tetapi bisa 50 kali,” ujar Mahfud MD.

Kemudian, Mahfud mengungkapkan bahwa Sri Mulyani berkomitmen akan menindak para pegawainya itu apabila terbukti melakukan pencucian uang.