Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejagung Masih Dalami Dugaan Kasus Baru di BUMN Sektor Keuangan

Kompas.com - 07/03/2023, 12:06 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia masih mendalami berkas terkait dugaan kasus korupsi baru yang terjadi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor keuangan.

Pendalaman itu dilakukan oleh Tim Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung.

"Masih dipelajari ya," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana pada Selasa (7/3/2023), saat ditanyakan apakah sudah ada saksi yang diperiksa dalam perkara itu.

Menurut Ketut, sejauh ini belum ada saksi yang diperiksa dalam perkara ini, karena pihaknya masih mendalami berkas yang ada.

Baca juga: Jaksa Agung Umumkan Temuan Kasus Baru di BUMN Sektor Keuangan

Ia memastikan informasi terbaru kepada publik bila sudah ada temuan.

"Belum (ada diperiksa)," ujarnya.

Adapun temuan kasus baru di BUMN itu sebelumnya diungkapkan oleh Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin setelah menerima kunjungan dari Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin (6/3/2023) kemarin.

Kasus baru tersebut diduga terjadi di BUMN sektor keuangan. Namun, masih belum dijelaskan secara rinci BUMN yang dimaksudkannya itu.

"Ada satu case satu kasus yang rencananya nanti akan diserahkan kepada kami dan kasus ini memang cukup menarik tapi kami belum bisa menyebutkan dulu kasusnya karena akan kami perdalam dulu sehingga nanti kalau kami sampaiakna kepada temen-temen nanti sudah fix (pasti)," ujar Burhanuddin dalam konferensi pers.

Baca juga: Kejagung Serahkan Aset Rp 3,1 T ke BUMN Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Burhanuddin juga menekankan hal itu masih dalam proses pendalaman.

Menurutnya, kasus itu sedang ditangani oleh Tim Jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dan Kementerian BUMN.

"Kalau sudah fix kami akan sampaikan ke teman-teman. Kita nggak mau sembarangan, wah ini ada kasus ini, kasus ini, ujung-ujungnya nggak ada," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com