Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua KPK soal Pejabat Sembunyikan Kekayaan: Kita Tunggu Informasi dari Netizen

Kompas.com - 02/03/2023, 17:44 WIB
Syakirun Ni'am,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander marwata mengatakan, pihaknya menunggu informasi dari netizen mengenai apakah seorang pejabat menyembunyikan hartanya.

Alex mengatakan, informasi dari masyarakat di media sosial akan ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi.

Hal itu disampaikan Alexander Marwata saat ditanya apakah KPK memahami para pejabat yang menyembunyikan hartanya dengan tidak melaporkan ke LHKPN.

“Ya kita tunggulah informasi dari netizen,” kata Alex saat ditemui awak media di gedung Merah Putih KPK, Kamis (2/3/2023).

Baca juga: KPK soal Pelat Harley-Davidson Rafael Alun Trisambodo B 6000 LAM: Fix Bodong

Menurut Alex, permintaan klarifikasi dilakukan salah satunya memanggil eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rafael Alun Trisambodo.

Diketahui, harta kekayaan Rafael menjadi sorotan setelah anaknya yang menjadi pelaku penganiayaan, Mario Dandy Satrio memamerkan hidup mewah di media sosial.

Kekayaan Rafael yang tercantum dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) mencapai Rp 56,1 miliar.

Alex mengatakan, pejabat di lingkungan Kemenkeu lainya, Eko Darmanto yang saat ini telah dinonaktifkan dari posisinya sebagai Kepala Bea dan Cukai Yogyakarta, juga diviralkan oleh netizen.

Eko disebut kerap memamerkan kendaraan antik, motor gede, hingga pesawat terbang Cessna.

“Bahkan, itukan dari netizen semua informasinya,” ujar Alex.

Baca juga: 8,5 Jam KPK Selisik Kejanggalan Harta Kekayaan Rafael Alun

Alex mengatakan, pimpinan KPK telah meminta agar Kedeputian Pencegahan dan Monitoring segera melakukan klarifikasi mengenai kekayaan Eko Darmanto.

“Kepada kekayaan yang bersangkutan yang dilaporkan ke dalam LHKPN,” kata Alex.

Terpisah, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat tugas untuk memeriksa Eko Darmanto hari ini.

Saat ini, pihaknya masih berkomunikasi dengan Eko mengenai teknis pemeriksaan harta kekayaannya.

“Jadi, sekali lagi kita koordinasikan. Kita klarifikasi ke sana atau dia ke sini, atau kalau lagi ke sini bareng irjen, kita minjem di sini boleh juga,” ujar Pahala.

Baca juga: Singgung soal Perilaku Pegawai Pajak dan Bea Cukai, Jokowi: Pantas Rakyat Kecewa

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com