Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua KPK soal Pejabat Sembunyikan Kekayaan: Kita Tunggu Informasi dari Netizen

Kompas.com - 02/03/2023, 17:44 WIB
Syakirun Ni'am,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander marwata mengatakan, pihaknya menunggu informasi dari netizen mengenai apakah seorang pejabat menyembunyikan hartanya.

Alex mengatakan, informasi dari masyarakat di media sosial akan ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi.

Hal itu disampaikan Alexander Marwata saat ditanya apakah KPK memahami para pejabat yang menyembunyikan hartanya dengan tidak melaporkan ke LHKPN.

“Ya kita tunggulah informasi dari netizen,” kata Alex saat ditemui awak media di gedung Merah Putih KPK, Kamis (2/3/2023).

Baca juga: KPK soal Pelat Harley-Davidson Rafael Alun Trisambodo B 6000 LAM: Fix Bodong

Menurut Alex, permintaan klarifikasi dilakukan salah satunya memanggil eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rafael Alun Trisambodo.

Diketahui, harta kekayaan Rafael menjadi sorotan setelah anaknya yang menjadi pelaku penganiayaan, Mario Dandy Satrio memamerkan hidup mewah di media sosial.

Kekayaan Rafael yang tercantum dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) mencapai Rp 56,1 miliar.

Alex mengatakan, pejabat di lingkungan Kemenkeu lainya, Eko Darmanto yang saat ini telah dinonaktifkan dari posisinya sebagai Kepala Bea dan Cukai Yogyakarta, juga diviralkan oleh netizen.

Eko disebut kerap memamerkan kendaraan antik, motor gede, hingga pesawat terbang Cessna.

“Bahkan, itukan dari netizen semua informasinya,” ujar Alex.

Baca juga: 8,5 Jam KPK Selisik Kejanggalan Harta Kekayaan Rafael Alun

Alex mengatakan, pimpinan KPK telah meminta agar Kedeputian Pencegahan dan Monitoring segera melakukan klarifikasi mengenai kekayaan Eko Darmanto.

“Kepada kekayaan yang bersangkutan yang dilaporkan ke dalam LHKPN,” kata Alex.

Terpisah, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat tugas untuk memeriksa Eko Darmanto hari ini.

Saat ini, pihaknya masih berkomunikasi dengan Eko mengenai teknis pemeriksaan harta kekayaannya.

“Jadi, sekali lagi kita koordinasikan. Kita klarifikasi ke sana atau dia ke sini, atau kalau lagi ke sini bareng irjen, kita minjem di sini boleh juga,” ujar Pahala.

Baca juga: Singgung soal Perilaku Pegawai Pajak dan Bea Cukai, Jokowi: Pantas Rakyat Kecewa

Sebelumnya, perhatian publik merambat ke harta kekayaan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.

Gaya hidup sejumlah pejabat pajak yang memiliki motor Harley Davidson dan motor gede bermerek lainnya pun ikut disorot.

KPK menyatakan tidak mempermasalahkan kekayaan pejabat sepanjang asal usul harta mereka bisa dipertanggungjawabkan.

Diketahui, Rafael Alun Trisambodo telah dikonfirmasi oleh KPK terkait harta kekayaannya yang dinilai tidak sesuai dengan profilnya sebagai ASN eselon III.

Rafael Alun Trisambodo disebut memiliki saham di 6 perusahaan. Sebanyak dua di antaranya berada di Minahasa Utara. Salah satunya berupa perusahaan perumahan seluas 6,5 hektar.

Baca juga: Ditanya soal Dugaan Suap dan Gratifikasi Rafael Alun Trisambodo, KPK: Ini Kita Cari

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com