PKS Anggap KKB Papua Mulai Melemah karena Minta Tebusan untuk Bebaskan Pilot Susi Air

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menilai, kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua kini mulai melemah karena mengajak pemerintah berkompromi.

Sebab, KKB meminta senjata sebagai syarat untuk melepas pilot Susi Air, Philips Mehrtens, yang sedang dalam penyanderaan mereka saat ini.

"Sinyal kompromi ini menunjukkan posisi mereka yang melemah dibanding awal dulu," ujar Sukamta saat dimintai konfirmasi, Kamis (2/3/2023).

Baca juga: TNI AD Kejar Pelaku Serangan KKB di Yahukimo yang Akibatkan Dandim Terluka dan Seorang Prajurit Gugur

Sukamta pun mengingatkan agar pemerintah jangan sampai berkompromi dengan KKB. Pasalnya, posisi pemerintah akan melemah bila hal itu dipenuhi.

"Pemerintah harus tegas dalam mengambil keputusan," ucapnya.

Di sisi lain, Sukamta memuji pemerintah yang tidak mau berkompromi dengan KKB dalam melepas pilot Susi Air.

Menurutnya, keputusan pemerintah itu harus didukung bersama. Sukamta yakin TNI bisa membebaskan pilot Susi Air sesegera mungkin.

Baca juga: KKB Minta Senjata sebagai Syarat Pelepasan Pilot Susi Air, Nasdem: Tidak Boleh Dipenuhi

"Saya yakin kalau diberi kewenangan, TNI akan mampu membebaskan sandera dengan aman," imbuh Sukamta.

Sebelumnya, dalam video yang disebar KKB di media sosial, mereka awalnya meminta Indonesia mengakui Papua Merdeka.

"Kami bawa pilot ini karena Indonesia tidak pernah mengakui Papua Merdeka, jadi kami tangkap pilot. Karena semua negara harus buka mata soal Papua Merdeka," kata salah satu orang dari KKB tersebut dalam video yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Menanti Titik Terang Diplomasi Pembebasan Pilot Susi Air dari KKB

Namun demikian, kabar terbaru yang disampaikan Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri, Egianus Kogoya menyampaikan permintaan sebagai syarat agar pilot Philips bisa bebas.

“Memang pernah dia menyampaikan tuntutan untuk bisa mengganti senjata dan uang," ujar Mathius di Mimika, Kamis (23/2/2023).

Permintaan Egianus tersebut, kata Fakhiri, sulit untuk dipenuhi, terutama terkait senjata api dan amunisi. Tuntutan tidak mungkin disetujui karena justru akan memperburuk situasi.