Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: Capres-Cawapres Ditentukan Prabowo-Muhaimin, Mau Sebelum atau Setelah Lebaran, Terserah Mereka

Kompas.com - 27/02/2023, 15:50 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum mencapai titik temu mengenai pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) yang akan mereka usung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, keputusan mengenai capres dan cawapres dari koalisi ini merupakan wewenang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

"Itu ditentukan oleh Pak prabowo dan Pak Muhaimin Iskandar, apakah itu mau sebelum Lebaran, sesudah Lebaran, atau kapan, itu terserah mereka berdua yang memutuskan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/2/2023).

Baca juga: Gerindra: Dalam waktu Dekat Akan Diadakan Pertemuan antara Prabowo dan Muhaimin

Pernyataan ini sekaligus menanggapi soal rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara yang diselenggarakan oleh PKB agar nama capres dan cawapres ditentukan sebelum Ramadhan 1444 Hijriah yang akan dimulai pada akhir Maret 2023.

Dasco menuturkan, Prabowo dan Muhaimin akan kembali bertemu dalam waktu dekat untuk membahas sejumlah hal. Ia tak membocorkan agenda dari pertemuan tersebut. Akan tetapi, ia tidak memungkiri bahwa pertemuan itu bisa saja turut membahas pasangan capres dan cawapres yang akan diusung oleh koalisi Partai Gerindra dan PKB.

"Itu kan nanti tergantung mereka berdua, karena Pak Prabowo dan Pak Muhaimin tentunya paham bahwa kontrak yang mereka tanda tangani itu juga mensyaratkan bahwa keputusan tentang capres dan cawapres itu ada pada mereka berdua," kata Dasco.

Baca juga: Gerindra Gelar Pesta Rakyat di Banten, Minta Kemenangan Prabowo di 2019 Terulang Lagi

Adapun Partai Gerindra dan PKB pun telah meneken kerja sama politik dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2024.

Namun demikian, kedua partai belum memastikan pasangan capres dan cawapres yang akan diusung karena masing-masing partai masih menjagokan ketua umumnya untuk menjadi capres.

Diberitakan sebelumnya, Ijtima Ulama Nusantara merekomendasikan agar capres-cawapres ditentukan sebelum Ramadhan agar para kiai dapat menyosialisasikan capres dan cawapres selama bulan suci tersebut.

"Menurut pandangan kiai, semakin cepat pasangan presiden (capres) dan wapres (cawapres) dan para kiai menjadi jurkam. Nanti puasa Ramadhan ada kegiatan event keagamaan itu sudah bisa kampanye. Apa yang mau dijurkam kalau belum ada pasangan," ujar Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, 14 Januari 2023.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa: Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Kembalikan Uang Rp 40 Miliar dalam Kasus Korupsi BTS 4G

Jaksa: Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Kembalikan Uang Rp 40 Miliar dalam Kasus Korupsi BTS 4G

Nasional
WIKA Masuk Top 3 BUMN dengan Transaksi Terbesar di PaDi UMKM

WIKA Masuk Top 3 BUMN dengan Transaksi Terbesar di PaDi UMKM

Nasional
Nadiem Janji Batalkan Kenaikan UKT yang Nilainya Tak Masuk Akal

Nadiem Janji Batalkan Kenaikan UKT yang Nilainya Tak Masuk Akal

Nasional
KPK Periksa Mantan Istri Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Mantan Istri Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih

Nasional
Bobby Resmi Gabung Gerindra, Jokowi: Sudah Dewasa, Tanggung Jawab Ada di Dia

Bobby Resmi Gabung Gerindra, Jokowi: Sudah Dewasa, Tanggung Jawab Ada di Dia

Nasional
Kapolri Diminta Tegakkan Aturan Terkait Wakapolda Aceh yang Akan Maju Pilkada

Kapolri Diminta Tegakkan Aturan Terkait Wakapolda Aceh yang Akan Maju Pilkada

Nasional
Jelaskan ke DPR soal Kenaikan UKT, Nadiem: Mahasiswa dari Keluarga Mampu Bayar Lebih Banyak

Jelaskan ke DPR soal Kenaikan UKT, Nadiem: Mahasiswa dari Keluarga Mampu Bayar Lebih Banyak

Nasional
Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Nasional
Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandang Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandang Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Nasional
Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku bagi Mahasiswa Baru

Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku bagi Mahasiswa Baru

Nasional
Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Nasional
Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Nasional
Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Nasional
Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Nasional
Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com