Setop Ekspor Bauksit Juni 2023, Jokowi: Enggak Tahu China Nanti Gugat atau Tidak

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah bakal menyetop ekspor mineral mentah berupa bijih bauksit pada Juni 2023, setelah menyetop ekspor bijih nikel sejak 2020.

Jokowi mengungkapkan, sejauh ini 90 persen bijih bauksit diekspor ke China. Ia pun mengaku tidak tahu langkah yang akan diambil China setelah Indonesia menyetop ekspor bauksit.

"Kita akan setop lagi bulan Juni bauksit, setop. Padahal hati-hati, 90 persen ekspor barang mentah bauksit kita itu ke Tiongkok. Enggak tahu dia (China) nanti gugat kita (atau) enggak," kata Jokowi dalam Rakornas Pemenangan Pemilu PAN di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (26/2/2023).

Baca juga: Jokowi Puji Zulhas: Neraca Dagang RI Surplus, Menteri Perdagangannya dari PAN

Diketahui, ada potensi China menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Hal ini berkaca pada kasus penyetopan ekspor bijih nikel di mana Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO.

"Kalau digugat, berarti nikelnya digugat oleh Eropa, bauksitnya digugat Tiongkok, karena 90 persen ekspor bahan mentah kita ke sana," tutur Jokowi.

Kendati ada potensi digugat, Jokowi meminta para menteri jangan mundur.

Sebab, ada dampak yang begitu besar dari penyetopan ekspor bahan mentah seperti nikel, bauksit, timah, tembaga, hingga emas.

Baca juga: Jokowi Puji Strategi PAN Dipenuhi Kader Muda karena Pemilih di 2024 Didominasi Usia di Bawah 40 Tahun

Saat pemerintah menyetop ekspor nikel, nilai ekspor Indonesia naik menjadi Rp 450 triliun dari sekitar Rp 17 triliun.

"Banyak yang bertanya kepada saya. 'Pak, ini disetop yang dapat perusahaan-perusahaan gede'. Jangan keliru, nikel itu waktu kita setop ekspor kita di Rp 17 triliun, setelah sekarang jadi barang jadi, barang setengah jadi, ekspor kita sudah di angka Rp 450 triliun," tutur Jokowi.

Dari nilai ekspor yang besar tersebut, pemerintah mendapat tambahan penghasilan negara seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pemerintah pun mendapat dividen atau royalti jika menjadi pemegang saham di perusahaan tambang tersebut.

Baca juga: Di Rakornas PAN, Jokowi Ingatkan Jangan Salah Pilih Koalisi

Penghasilan negara yang besar itu lantas disalurkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur desa hingga menganggarkan bantuan sosial (bansos).

"Dari penerimaan negara itulah kita bisa membiayai pembangunan di desa. Kita bisa anggarkan bansos. Jadi alurnya seperti itu. Dampak hilirisasi luar biasa besarnya kalau ini bahan mentah bisa kita hilirkan semuanya," jelas Jokowi.

Diketahui, Presiden Jokowi menghadiri Rakornas PAN didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.