Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klaim Tak Pernah Biaya Usung Capres sebagai Utang, Nasdem: PDI-P Sudah Merasakan

Kompas.com - 24/02/2023, 22:36 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengklaim tak pernah mencatat biaya pengusungan calon presiden (capres) sebagai hutang.

Ia mengatakan, PDI-P mestinya memahami sikap politik Nasdem itu karena telah bekerja sama untuk memenangkan Presiden Joko Widodo.

“Nasdem itu tidak punya riwayat mengusung paslon, ketika ada pembiayaan dalam proses pencalonan tersebut kemudian mencatat sebagai utang yang harus dikembalikan,” papar Ali pada Kompas.com, Jumat (24/2/2023).

Baca juga: Nasdem Minta Demokrat Deklarasikan Anies Capres secara Resmi: Ini Bukan Keputusan Main-main

“Saya pikir teman-teman PDI-P sudah merasakan betul bagaimana berkoalisi dengan Nasdem selama dua kali pencalonan Pak Jokowi,” sambungnya.

Ia menyampaikan, Nasdem tak pernah melihat figur capres dari kemampuan materinya, termasuk saat mengusung Anies.

“Termasuk juga Pak Anies, selama ini berkeliling bersama Nasdem, tentu Nasdem menyadari itu ada konsekuensi logis dari proses pencalonan Pak Anies,” sebut dia.

Ali pun mengungkapkan Anies juga tak punya cukup biaya untuk melakukan sosialisasi politik ke berbagai wilayah.

Baca juga: Nasdem Sebut Deklarasi Koalisi Perubahan Tunggu Sikap Resmi Demokrat Usung Anies

Meskipun, ia merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta yang baru saja menyelesaikan tugasnya.

“Kami menyadari betul Anies maju jadi capres memang dia tak punya duit, karena (meski) mantan gubernur, tapi Pak Anies bukan pejabat yang punya mentalitas korupsi,” imbuh dia.

Diketahui Anies bersama Nasdem telah melakukan serangkaian safari politik ke sejumlah wilayah di Tanah Air.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto kemudian menanggapi kunjungan Anies itu.

Menurutnya, capres yang akan dipilih oleh PDI-P tak akan dibiarkan melakukan sosialisasi politik sendiri. Tapi bakal ditemani oleh partai.

"Jadi pergerakannya kolektif, bukan orang per orang. Kalau orang per orang sendiri yang bergerak, nanti dia akan banyak utang," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/2/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com