Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Gubernur Tidak Rem Wisata Desa di Daerah

Kompas.com - 23/02/2023, 11:15 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para gubernur untuk mendukung wisata desa di masing-masing daerah demi meningkatkan belanja atau konsumsi masyarakat.

Hal ini ia sampaikan saat memberikan arahan dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia di Balikpapan, Kamis (23/2/2023).

"Yang berkaitan dengan wisata, wisata desa, wisata di daerah, itu juga buka, jangan lagi ada yang mengerem-ngerem masalah itu, ini juga menyangkut belanja yang nanti akan menyangkut konsumsi rumah tangga konsumsi masyarakat," kata Jokowi, Kamis.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Izin Acara Seni dan Olahraga Keluar Satu Bulan Sebelum Pelaksanaan

Jokowi mengatakan, pemerintah daerah mesti memperbaiki destinasi wisata yang ada di daerah dan mempromosikannya agar menarik bagi masyarakat untuk datang.

"Promosikan agar masyarakat datang ke tempat-tempat itu untuk membelanjakan uangnya, dan juga dorong UMKM juga untuk berjualan di situ agar masyarakat belanja sebanyak-banyaknya," kata mantan Wali Kota Solo itu.

Jokowi ingin dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir 2022 menjadi momentum untuk meningkatkan konsumsi masyarakat.

Ia menyebutkan, kegiatan wisata, seni, dan olahraga merupakan beberapa cara untuk meningkatkan belanja masyarakat yang sempat tertahan selama 2022.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, pada tahun 2022 ada dana sebesar Rp 690 triliun yang tertahan di bank karena masyarakat cenderung ingin menabung ketimbang membelanjakannya.

"Kelihatannya sepele tapi jangan sampai Rp 690 triliun itu tetap ngendon ditabung di bank, enggak, itu enggak baik untuk pertumbuhan ekonomi," ujar Jokowi.

Baca juga: Ke Para Gubernur, Jokowi: Kita Dorong Masyarakat untuk Belanja, Bukan Hemat

Ia menargetkan konsumsi masyarakat dapat meningkat dari angka 4,93 persen pada 2022 menjadi 5,4 persen pada tahun 2023 sehingga mengerek angka pertumbuhuan ekonomi.

Untuk itu, ia menegaskan, kepala daerah mesti mendorong masyarakat untuk membelanjakan uangnya.

"Rumusnya justru kita mendorong masyarakat untuk belanja, bukan hemat sekarang ini, beda lagi, karena kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan kalau bisa justru naik," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com