Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitasnya Turun, Demokrat: Masih Empat Besar, "Not Bad"

Kompas.com - 21/02/2023, 16:49 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief tak khawatir dengan turunnya elektabilitas Partai Demokrat.

Berdasarkan survei Litbang Kompas Januari 2023, elektabilitas Demokrat 8,7 persen, turun 5,3 persen dibandingkan survei yang sama Oktober 2022. Saat itu, Demokrat memiliki tingkat elektoral 14 persen.

“Kami melihat bahwa Demokrat masih dalam radar empat besar partai teratas (bersama) PDI-P, Gerindra, dan Golkar,” ujar Andi pada Kompas.com, Selasa (21/2/2023).

Baca juga: Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Meningkat, Demokrat: Bukan Berarti Bisa Berpuas Diri

Ia menyampaikan Demokrat merupakan partai yang selalu mengedepankan data ilmiah.

Hasil survei itu, lanjut dia, hampir serupa dengan berbagai hasil survei lain yang selalu menempatkan Demokrat di peringkat dua sampai empat parpol dengan elektabilitas tertinggi.

“Sebuah hasil yang not bad ya. Kami akan menyiapkan langkah-langkah ke depan,” tuturnya.

Di sisi lain, Andi mengaku bahwa pergerakan mesin partai Demokrat saat ini terhambat karena menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materi sistem pemilu, apakah bakal diputuskan menggunakan sistem proporsional terbuka atau tertutup.

Baca juga: Efek Ekor Jas Pencalonan Anies, Nasdem Disebut Dapat Limpahan Suara Demokrat-PKS

“Karena hampir sekarang memasuki tahap bekerjanya para caleg hasil penjaringan. Tapi, kami mengalami kesulitan karena (sistem pemilu) terbuka atau tertutup ini belum diputuskan MK,” paparnya.

“Sehingga ini menghambat kerja-kerja politik di bawah, karena terus terang, para caleg ini hampir menjadi ujung tombak kan, disamping struktur partai,” imbuh dia.

Diketahui jajak pendapat yang berlangsung 25 Januari - 4 Februari 2023 itu menunjukan elektabilitas parpol urutan pertama diisi oleh PDI-P dengan perolehan 22,9 persen.

Kemudian posisi kedua ditempati oleh Partai Gerindra dengan tingkat elektoral 14,3 persen, disusul Partai Golkar di urutan ketiga dengan raihan elektoral 9 persen.

Sementara itu Partai Demokrat berada di urutan keempat, dan bakal mitra koalisinya, Partai Nasdem ada di peringkat kelima dengan elektabilitas 7,3 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejumlah Kader PDI-P yang Potensial Diusung dalam Pilkada Jakarta: Ahok, Djarot hingga Andika Perkasa

Sejumlah Kader PDI-P yang Potensial Diusung dalam Pilkada Jakarta: Ahok, Djarot hingga Andika Perkasa

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Umrah Indonesia di Arab Saudi Segera Pulang Agar Tak Dideportasi

Kemenag Ingatkan Jemaah Umrah Indonesia di Arab Saudi Segera Pulang Agar Tak Dideportasi

Nasional
Bareskrim Segera Kirim Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang ke Kejaksaan

Bareskrim Segera Kirim Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang ke Kejaksaan

Nasional
Hapus Kelas BPJS, Menkes: Yang Kaya, yang Miskin, Semua Terlayani

Hapus Kelas BPJS, Menkes: Yang Kaya, yang Miskin, Semua Terlayani

Nasional
26.477 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

26.477 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

Nasional
Kejagung Sita Rumah Mewah di Summarecon Serpong terkait Kasus Korupsi Timah

Kejagung Sita Rumah Mewah di Summarecon Serpong terkait Kasus Korupsi Timah

Nasional
Pimpinan Komisi X DPR Setuju 'Study Tour' Dilarang: Kalau ke Tempat Wisata, Itu Namanya 'Healing'

Pimpinan Komisi X DPR Setuju "Study Tour" Dilarang: Kalau ke Tempat Wisata, Itu Namanya "Healing"

Nasional
Ikrar Nusa Bhakti Sebut Pemerintahan Prabowo-Gibran Bakal Sibuk jika DPA Dihidupkan Lagi karena...

Ikrar Nusa Bhakti Sebut Pemerintahan Prabowo-Gibran Bakal Sibuk jika DPA Dihidupkan Lagi karena...

Nasional
Airlangga Sebut Pemerintah Segera Evaluasi Kebijakan Subsidi Energi

Airlangga Sebut Pemerintah Segera Evaluasi Kebijakan Subsidi Energi

Nasional
Gubernur Malut Diduga Beli Aset Pakai Uang dari Pengusaha Tambang

Gubernur Malut Diduga Beli Aset Pakai Uang dari Pengusaha Tambang

Nasional
Eks Hakim Konstitusi: Revisi UU MK Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Eks Hakim Konstitusi: Revisi UU MK Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah yang Nekat Ibadah Haji Terancam Dilarang ke Arab Saudi 10 Tahun

Kemenag: Jemaah Umrah yang Nekat Ibadah Haji Terancam Dilarang ke Arab Saudi 10 Tahun

Nasional
Bareskrim Kirim Tim Buru 3 Buron Kasus Pembunuhan Vina

Bareskrim Kirim Tim Buru 3 Buron Kasus Pembunuhan Vina

Nasional
Saksi Sebut Mutu Beton Tol Layang MBZ di Bawah Standar

Saksi Sebut Mutu Beton Tol Layang MBZ di Bawah Standar

Nasional
PDI-P Tidak Undang Jokowi ke Rakernas: Beliau Sangat Sibuk dan Menyibukkan Diri

PDI-P Tidak Undang Jokowi ke Rakernas: Beliau Sangat Sibuk dan Menyibukkan Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com