Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas PKB di Peringkat ke Enam, Muhaimin: Jadi Pecut Kejar Kekurangan

Kompas.com - 21/02/2023, 15:48 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengomentari hasil survei Litbang Kompas Januari 2023.

Dalam jajak pendapat itu, elektabilitas PKB berada di peringkat ke enam dengan angka 6,1 persen.

“Ya terima kasih, moga-moga ini kita jadikan pecut untuk mengejar berbagai kekurangan,” tutur Muhaimin di kantor DPP PKB, Senen, Jakarta, Selasa (21/2/2023).

Namun, ia menyatakan bahwa hasil survei selalu berbeda-beda.

Baca juga: Ditanya soal Capres-Cawapres Koalisi Gerindra-PKB, Muhaimin: Menunggu Kartu Lawan

Ia mengklaim hasil survei di berbagai lembaga lain kerap menempatkan PKB berada di posisi kedua atau ketiga.

Tetapi, Muhaimin ingin hasil elektabilitas itu jadi pemicu para kader PKB untuk semakin optimal bekerja memenangkan Pemilu 2024.

“Memotivasi PKB, supaya lebih kerja lagi,” tutur dia.

Baca juga: Berharap Muhaimin Capres, PKB: Wakilnya Mau Pak Prabowo Boleh, Anies Boleh...

Di sisi lain, ia menyatakan tak ingin buru-buru mengumumkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) bersama rekan koalisinya, yaitu, Partai Gerindra.

Dalam pandangannya, saat ini Koalisi Gerindra-PKB masih menunggu koalisi lain mengumumkan pasangan calon (paslon) yang bakal diusung.

“Ibarat kompetisi, saling mengintai kompetitor. Saling melihat. Jadi semua pada tidak buka kartu. Sebab kalau kartu yang keluar beda, kita keluarin kartu beda,” imbuh dia.

Adapun jajak pendapat Litbang Kompas menunjukan elektabilitas parpol tertinggi diraih oleh PDI-P dengan raihan 22,9 persen.

Disusul oleh Partai Gerindra yang memperoleh elektabilitas 14,3 persen, dan Partai Golkar yang mendapatkan tingkat elektoral 9 persen.

Posisi keempat diduduki oleh Partai Demokrat dengan elektabilitas 8,7 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com