Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

FIrli Sebut KPK Berterima kasih ke Penghubung Ricky Ham Pagawak

Kompas.com - 20/02/2023, 23:34 WIB
Syakirun Ni'am,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut, mengaku pihaknya dibantu oleh orang yang menjadi penghubung buron Ricky Ham Pagawak.

Menurut Firli, penghubung tersebut merupakan orang sipil. Ia kemudian membantu KPK dengan memberi tahu lokasi persembunyian Ricky.

Diketahui, Ricky merupakan buron kasus suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Namanya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 15 Juli 2022.

Ia ditangkap setelah KPK menciduk orang yang menjadi penghubung komunikasinya dengan keluarganya.

Baca juga: KPK Duga Ricky Ham Pagawak Nikmati Uang Panas Rp 200 M

“Sampai saat ini penghubung itu adalah membantu KPK. Saya harus katakan itu,” kata Firli dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Senin (20/2/2023).

Firli mengatakan, penghubung tersebut telah dimintai keterangan. Ia mengaku KPK mesti berterima kasih kepada penghubung tersebut.

Sebab, tanpa bantuannya, KPK tidak akan mengetahui lokasi persembunyian Ricky. Meski demikian, KPK masih harus kembali melakukan pendalaman kepada penghubung tersebut.

“Kita tahu keberadaan seseorang karena ada orang lain. Jadi saya kira itu juga kita sampaikan terimakasih dan ini masih akan didalami oleh direktur penyidikan,” ujar Firli.

Baca juga: 7 Bulan Buron, Kini Ricky Ham Pagawak Kenakan Rompi Oranye, Tangan Diborgol

“Kalau enggak ada dia kita enggak tahu tempatnya,” tambah Firli.

Sebelumnya, KPK berhasil menangkap Ricky setelah buron selama sekitar 6-7 bulan. Ia diduga melarikan ke Papua Nugini saat hendak dijemput paksa pada 14 Juli 2022.

Sekitar Januari, Ricky kembali ke Indonesia dan bersembunyi di Papua.

KPK kemudian menciduk orang yang menjadi penghubungnya pada Minggu (19/2/2023) di Distrik Abepura, Kota Jayapura.

Selang beberapa waktu kemudian, Ricky ditangkap KPK.

Dalam perkara ini, Ricky diduga menikmati suap, gratifikasi, dan pencucian uang senilai Rp 200 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com