Deputi KSP: Darurat Sipil Ditetapkan oleh Presiden, Ada Mekanismenya

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, untuk menetapkan status darurat sipil di Papua harus melewati sejumlah prosedur.

Mekanisme tersebut sudah diatur dalam undang-undang.

"Penetapan keadaan bahaya, termasuk di antaranya darurat sipil sebagai salah satu gradasi dari keadaan bahaya tersebut memiliki mekanisme formal-prosedural," ujar Jaleswari dalam keteran tertulisnya, Selasa (14/2/2023).

"Penetapan atas keadaan tersebut dilakukan oleh Presiden," kata dia.

Baca juga: Sengkarut Rencana Pembentukan Kodam Baru, Dinilai Aneh dan Bisa Perburuk Situasi Papua

Namun, menurut Jaleswari, hingga saat ini tidak ada penetapan darurat sipil oleh Presiden Joko Widodo untuk daerah Papua.

"Mengingat hal tersebut, langkah dalam penindakan kelompok kekerasan bersenjata (KKB) yang dilakukan tetap merujuk pada langkah-langkah penegakan hukum secara terukur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum DPR RI Lodewijk Paulus berharap aparat penegak hukum dan kepala daerah di Papua memprioritaskan upaya pencarian terhadap pilot Susi Air yang hingga kini keberadaannya masih simpang siur.

"Ya kita harapkan begini ya harus dipahami Papua ini sekarang status darurat sipil. Maka yang di depan adalah penguasa darurat sipil adalah gubernur, kepala daerah yang di depannya adalah otomatis penegakan hukum kepolisian," kata Lodewijk ditemui di kawasan Istora Senayan, Jakarta, Jumat (10/2/2023).

"Tentunya operasi intelijen dilakukan dan tentunya DPR ya, dalam hal ini kita mendorong penegakkan hukum dilakukan di sana termasuk upaya prioritas di mana mencari pilot statusnya seperti apa. Apakah beliau sembunyi, melarikan diri, atau disandera kita masih menunggu," tutur dia.

Baca juga: KSP: Hingga Saat ini Tak Ada Penetapan Darurat Sipil di Papua oleh Presiden

Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan dasar pernyataan Lodewijk.

Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti menegaskan bahwa hingga saat ini tidak pernah ada keputusan resmi dari Presiden RI Joko Widodo terkait status operasi keamanan di Papua.

Ia juga mengingatkan bahwa penyelesaian masalah dengan pendekatan keamanan, seperti darurat sipil tidak akan dapat menyelesaikan konflik yang selama ini terjadi di Papua.

"Kami menilai, pernyataan tersebut sangatlah berbahaya, sebab dapat memicu eskalasi kekerasan dan dapat memperparah situasi kemanusiaan di Papua," kata Fatia lewat keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (12/2/2023) dini hari.

"Dikhawatirkan pernyataan Wakil Ketua DPR itu dijadikan validitas oleh aparat keamanan untuk melakukan tindakan yang berlebihan dan sewenang-wenang. Dikarenakan, melalui kebijakan darurat sipil negara memiliki wewenang yang begitu besar dan berpotensi terjadi adanya pelanggaran hak asasi manusia," kata dia.