Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPATK Temukan Aktivitas Penggalangan Donasi untuk Pendanaan Teroris: Terakhir di Cianjur

Kompas.com - 14/02/2023, 16:46 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menemukan indikasi adanya sumber pendanaan terorisme melalui pengumpulan donasi oleh yayasan.

Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja (raker) Komisi III DPR, Selasa (14/2/2023).

"Diketahui adanya dugaan pendanaan terorisme melalui penyimpangan aktivitas pengumpulan donasi oleh yayasan yang berorientasi pada kegiatan sosial kemanusiaaan amal dan keagamaan," kata Ivan dalam rapat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.

Ivan tidak menyebutkan yayasan yang dimaksud. Hanya saja, salah satu temuan PPATK soal dugaan penggalangan donasi sebagai sumber pendanaan terorisme itu berada di Cianjur.

Baca juga: KKB Papua Dianggap sebagai Teroris, BNPT Perkuat Koordinasi dengan Penegak Hukum

"Terkait yayasan, yang menarik, terakhir kami menemukan yang di Cianjur memang terkait kegiatan yang diduga tersangkut terorisme," jelasnya.

Menurut dia, adanya sebuah momentum, seperti bencana alam, misalnya, justru dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggungjawab untuk disalahgunakan, baik itu untuk kepentingan pribadi maupun hal lain. Salah satunya untuk pendanaan kelompok teroris.

 

 

"Ada dua potensi yang besar adalah digunakan untuk kepentingan dia pribadi. Banyak kita lihat, beli mobil, beli rumah, mohon maaf, dikirim ke orang-orang sekitarnya untuk memperkaya diri sendiri dari sumbangan orang, sehingga tidak dipakai untuk menbangun atau membantu orang lain yang terkena bencana," katanya.

Baca juga: Detik-detik Penangkapan Terduga Teroris di Cirebon

"Atau dalam fakta terakhir kami menemukan memang terkait dengan dugaan kegiatan terorisme. Itu kami potret juga," sambung Ivan.

Sementara itu, sepanjang 2022, PPATK juga merilis watchlist terkait pendanaan terorisme kepada penyedia jasa keuangan.

"PPATK menemukan sebanyak 142 entitias dan 763 individu melalui aplikasi Sipendar," ucap Ivan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com