Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB Serahkan Bantuan Dana Siap Pakai dan Sembako Rp 1 Miliar untuk Gempa Jayapura Papua

Kompas.com - 11/02/2023, 12:24 WIB
Fika Nurul Ulya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan bantuan senilai Rp 1 miliar untuk penanganan pasca-gempa bumi di Kota Jayapura, Papua.

Bantuan tersebut terdiri dari Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp 750 juta dan bantuan permakanan atau paket sembako senilai Rp 250 juta.

Bantuan diserahkan langsung oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Fajar Setyawan pada Sabtu (11/2/2023).

"Mohon izin terima bantuan dana siap pakai dari kami BNPB atas nama Kepala BNPB Suharyanto, diminta oleh pimpinan menyerahkan bantuan, mohon kiranya diterima," kata Fajar Setyawan menyerahkan bantuan di Kota Jayapura, yang disiarkan melalui akun YouTube BNPB Indonesia, Sabtu (11/2/2023).

Baca juga: 2.500 Warga Jayapura Mengungsi akibat Gempa, Tersebar di 15 Lokasi Pengungsian

Fajar menuturkan, bantuan dana siap pakai akan digunakan untuk operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah provinsi, dan TNI-Polri untuk penanganan bencana.

Sedangkan bantuan permakanan diberikan kepada masyarakat terdampak gempa bumi yang tengah membutuhkan pertolongan.

Selain itu, pihaknya juga akan menyerahkan 3.000 lembar selimut, 3.000 tikar, dan 5 unit tenda yang saat ini dalam proses pengiriman.

"Mudah-mudahan bisa meringankan kesusahan teman-teman kita saudara kita yang terdampak, mohon kiranya diterima," ucap Fajar.

Lebih lanjut, pihaknya akan melakukan asesmen pada rumah-rumah ataupun bangunan lain yang rusak akibat gempa bumi, hingga diketahui bangunan layak huni.

Baca juga: Kota Jayapura Tetapkan Status Tanggap Darurat 21 Hari Usai Gempa M 5,2

Secara umum, kata Fajar, kondisi pasca-gempa bumi di Papua sudah mulai kondusif dan cukup terkendali.

Penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura dan BPBD cukup bagus sehingga aktivitas posko berjalan.

Penanganan darurat pun sudah berlangsung sejak gempa terjadi.

"Kami akan segera melakukan asesmen terhadap bangunan terdampak hingga diketahui bangunan layak huni seperti RSUD Dok II Jayapura agar bisa segera ditempati agar pelayanan dapat berfungsi sebagaimana mestinya," jelas Fajar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Baca tentang


Terkini Lainnya

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com