Ditanya Respons Megawati soal Desakan Kepala BRIN Dicopot, Laksana Tri Handoko: Biasa Saja

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko meyebutkan, Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri biasa saja atas adanya desakan mundur terhadap Kepala BRIN yang disampaikan dalam rapat kerja antara Komisi VII DPR RI dan BRIN pada 30 Januari 2023.

Tri Handoko mengaku bahwa ia selalu bertemu dan berkomunikasi dengan Ketua Dewan Pengarah untuk membahas berbagai persoalan di BRIN.

“Kita kan memang sering ketemu, sudah dong (bicara desakan pencopotan) ya biasa saja (respons Megawati), kan namanya juga dinamika, kalau di DPR kan biasa,” kata Tri Handoko di saat ditemui di Gedung B.J. Habibie, Jakarta Pusat, Jumat (10/2/2023).

Baca juga: DPR Desak Kepala BRIN Dicopot, Laksana Tri Handoko: Namanya Juga Usulan, Ya Silakan

Tri Handoko pun mencontohkan, dinamika desakan diberhentikannya seseorang dalam jabatan adalah sesuatu hal yang biasa terjadi.

Menurut dia, desakan mundur yang disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman itu adalah hal yang wajar dalam proses politik.

“Bu Mega saja juga jadi presiden enggak jadi dan seterusnya biasa, dulu ya, Jadi ya biasa,” kata Tri Handoko.

Baca juga: BRIN Pasuruan Disebut Bukan Tutup, tapi Dialihkan Kerjanya

Kepala BRIN pun menanggapi santai m desakan mundur tersebut. Tri Handoko pun menjelaskan bahwa jabatan Kepala BRIN ada di tangan presiden Joko Widodo.

Oleh sebab itu, Kepala BRIN tak akan bisa diganti jika tidak ada keputusan presiden (Keppres).

“Namanya juga usulan ya monggo, itu kan ranah dan keputusan ranah politik dari anggota ya, ya boleh boleh saja, ya enggak apa-apa begitu ya,” kata Tri Handoko.

“Kalau saya kan saya ikut saja, tergantung pak presiden toh, kan saya diangkat dengan keppres, ya diberhentikan dengan keppres,” kata dia.

Baca juga: Dikritik DPR soal Realisasi Anggaran, BRIN: Kita Tunggu Hasil Pemeriksaan BPK

Diberitakan sebelumnya, desakan agar Kepala BRIN mundur terjadi ketika para anggota Komisi VII ramai-ramai mengkritisi realisasi anggaran BRIN 2022 yang mencapai angka Rp 6,38 triliun.

Semua berawal dari Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman yang menyoroti kinerja BRIN dalam Rapat di DPR.

Ia mengungkapkan bahwa realisasi anggaran BRIN 2022 yang mencapai angka Rp 6,38 triliun. Tetapi, mayoritas dana tersebut digunakan untuk pembiayaan kepegawaian.

"Dari awal kita sudah mengkritik bahwa keberpihakan postur anggaran BRIN pada riset negara kita masih minim sekali,” ujar Maman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

“Karena apa? Dari anggaran total Rp 6,38 triliun, Rp 4 triliun full dipakai untuk operasional belanja kepegawaian,” katanya lagi.

Maman kemudian meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit penggunaan dana BRIN sepanjang 2022.

“Saya minta forum ini untuk aparatur terkait, BPK, melakukan audit investigasi, bahkan audit forensik pada penggunaan anggaran BRIN ini,” ujar dia.

Maman juga mendorong agar Kepala BRIN Laksana Tri Handoko diganti.

“Karena ini sudah hampir dua tahun bermasalah,” kata Maman.