Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Dunia Pers Sedang Tidak Baik-baik Saja

Kompas.com - 09/02/2023, 11:45 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, industri pers atau media sedang tidak baik-baik saja.

Sebab, menurut Presiden, isu-isu utama di dunia pers kini lebih kompleks dan segera memerlukan solusi.

"Saya ingin mengatakan bahwa dunia pers sedang tidak baik-baik saja. Saya ulang, dunia pers sedang tidak baik-baik saja," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Kota Medan yang disiarkan secara daring, Kamis (9/2/2023).

"Dulu, isu utama dunia pers adalah kebebasan pers. Selalu itu yang kita suarakan. Tapi sekarang, apakah isu utamanya tetap sama? Menurut saya, sudah bergeser," katanya lagi.

Baca juga: Jokowi: Insan Pers Membuka Harapan, Orang Biasa seperti Saya Bisa Jadi Presiden

Jokowi menegaskan bahwa pers sekarang sudah sangat bebas. Sebab, di dalamnya mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital.

Oleh karena itu, semua orang dapat membuat berita dan sebebas-bebasnya. Namun, ada masalah terkait dengan tanggung jawab.

"Sekarang ini, masalah yang utama menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab. Karena masyarakat kebanjiran berita dari medsos (media sosial) dan media digital lainnya, termasuk platform-platform asing," ujar Jokowi.

Bahkan, mantan Wali Kota Solo ini mengungkapkan, media digital ataupun platform asing umumnya tidak memiliki redaksi.

Baca juga: Jokowi: Keberlanjutan Industri Media Konvensional Hadapi Tantangan Berat

Sebab, ada kondisi yang keduanya hanya dikendalikan oleh artificial intelligent (AI).

Di sisi lain, menurut Jokowi, algoritma raksasa digital cenderung mementingkan sisi komersial saja.

"Dan hanya akan mendorong konten-konten recehan yang sensasional sekarang ini banyak sekali. Dan mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik. Ini yang kita akan semakin kehilangan," kata Jokowi.

"Hal semacam ini tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat kita. Media konvensional yang ber-redaksi semakin terdesak dalam peta pemberitaan," ujarnya lagi.

Baca juga: Jokowi: 60 Persen Belanja Iklan Media Diambil Platform Asing, Ini Sedih Lho

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com