Salin Artikel

Jokowi: Dunia Pers Sedang Tidak Baik-baik Saja

Sebab, menurut Presiden, isu-isu utama di dunia pers kini lebih kompleks dan segera memerlukan solusi.

"Saya ingin mengatakan bahwa dunia pers sedang tidak baik-baik saja. Saya ulang, dunia pers sedang tidak baik-baik saja," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Kota Medan yang disiarkan secara daring, Kamis (9/2/2023).

"Dulu, isu utama dunia pers adalah kebebasan pers. Selalu itu yang kita suarakan. Tapi sekarang, apakah isu utamanya tetap sama? Menurut saya, sudah bergeser," katanya lagi.

Jokowi menegaskan bahwa pers sekarang sudah sangat bebas. Sebab, di dalamnya mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital.

Oleh karena itu, semua orang dapat membuat berita dan sebebas-bebasnya. Namun, ada masalah terkait dengan tanggung jawab.

"Sekarang ini, masalah yang utama menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab. Karena masyarakat kebanjiran berita dari medsos (media sosial) dan media digital lainnya, termasuk platform-platform asing," ujar Jokowi.

Bahkan, mantan Wali Kota Solo ini mengungkapkan, media digital ataupun platform asing umumnya tidak memiliki redaksi.

Sebab, ada kondisi yang keduanya hanya dikendalikan oleh artificial intelligent (AI).

"Dan hanya akan mendorong konten-konten recehan yang sensasional sekarang ini banyak sekali. Dan mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik. Ini yang kita akan semakin kehilangan," kata Jokowi.

"Hal semacam ini tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat kita. Media konvensional yang ber-redaksi semakin terdesak dalam peta pemberitaan," ujarnya lagi.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/09/11454231/jokowi-dunia-pers-sedang-tidak-baik-baik-saja

Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke