Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/02/2023, 11:36 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keprihatinannya soal kondisi belanja iklan pada industri media.

Keprihatinan itu disampaikan Jokowi saat memberi sambutan pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 yang digelar di Medan, Sumatera Utara, Kamis (9/2/2023).

Presiden mengungkapkan, saat ini sekitar 60 persen belanja iklan diambil oleh platform asing. Sehingga, memengaruhi keuangan media konvensional.

"Keberlanjutan industri media konvensional juga menghadapi tantangan berat. Saya mendengar banyak mengenai ini. Bahwa sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital terutama platform-platform asing. Ini sedih lho kita," ujar Jokowi dikutip dari siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

Baca juga: Jokowi: Insan Pers Membuka Harapan, Orang Biasa seperti Saya Bisa Jadi Presiden

"Sekali lagi, sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama oleh platform-platform asing. Artinya apa, sumber daya keuangan media konvensional semakin berkurang terus. Larinya pasti ke sana," katanya lagi.

Menurut Jokowi, sebagian media saat ini sudah mengembangkan diri ke media digital.

Akan tetapi, dominasi platform asing dalam megambil belanja iklan masih tetap menyulitkan media dalam negeri.

Oleh karenanya, Jokowi mengaku, ia menyempatkan diri mendiskusikan isu tersebut dengan beberapa tokoh pers nasional.

Diskusi juga dilakukannya bersama para pemimpin redaksi media nasional dan media lokal saat makan durian bersama di Kota Medan pada Rabu (8/3/2023) malam.

Baca juga: Jokowi: Keberlanjutan Industri Media Konvensional Hadapi Tantangan Berat

Kemudian, Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam.

Menurutnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate baru saja mengajukan izin prakarsa mengenai rancangan peraturan presiden (perpres) tentang kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan media.

Selain itu, ada usulan lain soal rancangan perpres tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas.

"Saran saya bertemu. Kemudian, dalam satu bulan ini harus selesai mengenai perpres ini. Jangan lebih dari satu bulan," kata Jokowi.

"Saya akan ikut nanti dalam beberapa pembahasan mengenai ini," ujarnya melanjutkan.

Baca juga: Jokowi Ucapkan Selamat Hari Pers Nasional, Kucing Oren Ikut Diwawancara

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com