Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kerja Sama Politik, PDI-P: Kita Tidak Mau Sendiri, Mengurus Bangsa Harus Bareng-bareng

Kompas.com - 03/02/2023, 16:01 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa partainya enggan sendirian dalam menghadapi Pemilu 2024.

Menurutnya, hal ini karena dalam membangun bangsa diperlukan kerja sama antara semua pihak.

"Tapi kan kita tidak mau sendiri. Jangan sendiri. Karena mengurus bangsa ini harus bareng-bareng. Harus sama-sama," kata Djarot dalam acara "Satu Meja", dikutip dari akun Youtube Kompas TV, Jumat (3/2/2023).

Meski demikian, diakuinya bahwa PDI-P memang bisa maju sendiri alias tidak berkoalisi dengan partai politik lain dalam pemilu.

Baca juga: Tak Takut Ketinggalan Manuver Parpol Lain, Sekjen: PDI-P Kan Bersama Rakyat

Hal ini lantaran PDI-P merupakan pemenang pemilu sebelumnya sehingga memungkinkan mengusung calon presiden (capres) sendiri.

"Memang betul PDI Perjuangan bisa maju sendiri. Tetapi kita menginginkan ya, ada juga yang bersama-sama dengan kita dong. Siapa mau sendiri? Gitu kan?" ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Oleh karena itu, Djarot menyatakan bahwa partainya terus membuka penjajakan kerja sama politik dengan partai lain.

Penjajakan itu dilakukan melalui komunikasi atau silaturahim ke partai lainnya.

Baca juga: Sekjen PDI-P Tepis Kabar 5 Kader Tengah Diseleksi Jadi Capres

Ke depan, diakuinya bahwa PDI-P siap menerima apabila Partai Nasdem ingin berkunjung.

Adapun Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sudah mengungkapkan niatan ingin bertemu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Boleh saja kan, kan kami sudah ke Partai Nasdem, silaturahmi ya kan. Kalau mau Bang Surya mau datang ke DPP ya monggo-monggo saja. Terbuka. Siapa pun terbuka," tegasnya.

Akan tetapi, pertemuan itu diperkirakan Djarot belum membahas soal kerja sama politik ke depan.

Ia mengingatkan bahwa kerja sama politik yang diinginkan PDI-P menyangkut masa depan bangsa.

"Masalah kerja sama seperti ini kan kita bukan menyangkut orang per orang. Kita menyangkut ke depan Indonesia mau dibawa ke mana. Menyangkut ini dulu. Orangnya nanti belakangan," tutur Djarot.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com