Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/02/2023, 15:44 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya tidak takut ketinggalan dengan manuver-manuver partai politik lain terkait Pemilu 2024.

Menurut dia, manuver-manuver politik itu adalah hal yang wajar sebagai strategi partai politik menyiapkan Pemilu.

"Loh, PDI-P sudah membentuk kerja sama dengan Pak Jokowi, Pak Maruf Amin. Di situ ada Partai Golkar, Nasdem, PKB, PPP, PAN, Gerindra. Itu kan kerja sama yang sudah dibuat oleh PDI-P," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

"Bahwa setiap partai dalam rangka Pemilu 2024 melakukan berbagai pengerucutan itu hal yang wajar," sambungnya.

Baca juga: Ingin Bertemu Megawati, Surya Paloh: Tinggal Atur, Kita Kasih Kode-kode Dulu

Hasto menyatakan, partainya tak khawatir bakal ketinggalan kereta melihat manuver-manuver partai politik lain.

PDI-P diklaim tidak takut karena memiliki kekuatan bersama rakyat.

"PDI-P kan bersama rakyat," tegasnya.

Lebih jauh, Hasto memberikan kode bahwa PDI-P tak akan seorang diri menghadapi Pemilu 2024.

PDI-P disebut membutuhkan kerja gotong royong dari pihak lain, termasuk partai politik dalam membangun bangsa.

Baca juga: Hasto Soal Kode Surya Paloh: Capres PDI-P Berprestasi, Bukan yang Pintar Berpoles Diri

"Tetapi dalam kerja sama ini melihat momentum, ada kesesuaian ideologi, kesesuaian platform, kesesuaian desain terhadap masa depan, cara pandang terhadap masa depan," ujarnya.

Akan tetapi, Hasto juga menyebut bahwa PDI-P tidak akan bekerja sama politik dengan partai yang tidak memiliki kesamaan atau kecocokan.

Misalnya, partai yang disebut Hasto suka mengimpor pangan.

Namun, Hasto tak mengungkapkan siapa partai politik yang dimaksud itu.


"Kalau terhadap partai yang sukanya impor, nah ini enggak cocok buat PDI Perjuangan. Kita lebih cenderung bekerjasama dengan partai yang memiliki kesamaan ideologi dan platform serta agenda bagi masa depan tersebut," tegasnya.

Sebagai informasi, sejumlah partai politik sudah melakukan penjajakan kerja sama politik atau koalisi dalam rangka Pemilu 2024.

Baca juga: Deklarasi Capres Mulai Ramai, PDI-P: Apa Sudah Pasti Diajukan ke KPU?

Partai-partai itu di antaranya Koalisi Indonesia Bersatu yang sudah dihuni Golkar, PAN dan PPP.

Kemudian Koalisi Indoesia Raya yang diinisiasi Gerindra-PKB. Terbaru, penjajakan bakal koalisi perubahan yang digadang diisi oleh Partai Nasdem, Demokrat dan PKS.

Sementara itu, PDI-P sejauh ini belum membicarakan soal Pilpres 2024, salah satunya bakal mitra koalisi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com