Pimpinan DPR: Yang Disampaikan Komisi VII Harus Jadi Evaluasi di BRIN

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai, harus ada evaluasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyusul desakan atau kritikan Komisi VII kepada lembaga tersebut dalam rapat yang digelar pada Senin (30/1/2023).

Dasco meminta agar kritik Komisi VII itu disikapi melalui evaluasi di tubuh BRIN.

"Apa yang disampaikan Komisi VII menurut saya, satu dinamika yang memang harus juga disikapi dengan evaluasi-evaluasi yang ada di BRIN," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Baca juga: Rekam Jejak Laksana Tri Handoko, Fisikawan yang Didesak DPR Mundur dari Kepala BRIN

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini menjelaskan, pimpinan DPR sudah mengetahui adanya desakan dari Komisi VII untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dari jabatannya.

Akan tetapi, Dasco mengingatkan, ada mekanisme jika DPR ingin mengusulkan sesuatu hal kepada presiden, termasuk pencopotan Kepala BRIN.

"Di DPR itu ada mekanisme yang kemudian harus dijalankan kalau memang ingin secara organisasi itu mau mengusulkan kepada presiden. Jadi ada mekanismenya," jelas Dasco.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman menyoroti kinerja BRIN dalam Rapat di DPR, Senin.

Mulanya, dia mengungkapkan realisasi anggaran BRIN 2022 yang mencapai angka Rp 6,38 triliun. Mayoritas dana tersebut, kata dia, digunakan untuk pembiayaan kepegawaian.

"Dari awal kita sudah mengkritik bahwa keberpihakan postur anggaran BRIN pada riset negara kita masih minim sekali,” ujar Maman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Baca juga: Ketika DPR Pertanyakan Realisasi Anggaran Rp 6,38 Triliun dan Minta Kepala BRIN Dicopot...

“Karena apa, dari anggaran total Rp 6,38 triliun, 4 triliunnya full dipakai untuk operasional belanja kepegawaian,” sambungnya.

Ia kemudian meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit penggunaan dana BRIN sepanjang 2022.

“Saya minta forum ini untuk aparatur terkait, BPK, melakukan audit investigasi, bahkan audit forensik pada penggunaan anggaran BRIN ini,” ucapnya.

Ia juga mendorong agar Kepala BRIN Laksana Tri Handoko diganti. “Karena ini sudah hampir 2 tahun bermasalah,” ujar Maman.