Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Hasil Survei, Demokrat Minta Bakal Mitra Koalisi Pertimbangkan Capres-Cawapres

Kompas.com - 23/01/2023, 07:15 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtar meminta bakal mitra koalisinya untuk mempertimbangkan figur calon presiden (capres), dan calon wakil presiden (cawapres) secara objektif.

Hal itu disampaikan menyusul hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) periode 7-11 Januari yang menunjukan elektabilitas Partai Demokrat berada di tiga besar setelah PDI-P, dan Partai Gerindra.

“Hasil survei ini tentunya bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan, dan bekal untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024,” ujar Renanda dalam keterangannya, Minggu (22/1/2023).

Baca juga: Urutan Ketiga di Survei LSI, Demokrat Singgung Keberhasilan AHY Hadapi Moeldoko

Menurutnya, Demokrat selalu mengedepankan asas rasionalitas dalam mengusulkan pengusungan capres-cawapres.

“Atau, seperti yang disampaikan Ketum AHY, kalau ingin menang, seluruh mitra koalisi harus mengedepankan objektivitas,” papar dia.

Ia mengungkapkan AHY memiliki tiga pandangan terkait penentuan capres-cawapres bakal Koalisi Perubahan.

Baca juga: Demokrat Ajukan Diri Sebagai Pihak Dalam Uji Materi Pemilu Proporsional Terbuka

Pertama, memiliki elektabilitas yang tinggi. Kedua, figur yang merepresentasikan perubahan dan perbaikan.

Terakhir, menjadi konsensus atau kesepakatan ketiga partai politik (parpol) yakni Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Nasdem.

“Bukan maunya salah satu saja. Jadi, tidak ada yang memaksakan harus si A, atau tidak boleh si B,” imbuhnya.

Hingga kini PKS, Nasdem, dan Demokrat telah aktif berkomunikasi, serta membentuk tim kecil penjajakan Koalisi Perubahan.

Baca juga: Koalisi Perubahan Masih Beda Sosok Cawapres, PKS Ajak Nasdem-Demokrat Dengar Aspirasi Publik

Namun ketiganya nampak belum menyepakati sejumlah hal, salah satunya soal pengusungan capres-cawapres.

Nasdem telah menyodorkan Anies Baswedan sebagai capres, namun menginginkan figur cawapres dipilih dari kader non parpol.

Sementara itu PKS sempat mendorong agar Anies bisa didampingi oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher. Meskipun PKS telah menyatakan menerima jika cawapres yang dipilih adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca juga: Tunggu Demokrat dan PKS untuk Deklarasi Bersama, Nasdem: Masa Kita Terus yang Kebelet?

Sedangkan Demokrat terus menyiratkan bahwa gerakan perubahan dan perbaikan terepresentasi dari pasangan Anies-AHY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com