Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politikus PKB Kenang Jasa Gus Dur Hapus Diskriminasi bagi Orang Tionghoa

Kompas.com - 20/01/2023, 16:10 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengenang jasa Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menghilangkan diskriminasi bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia.

Daniel mengatakan, diskriminasi yang dialami masyarakat Tionghoa sepanjang era Orde Baru berakhir saat Gus Dur mencabut peraturan presiden yang diskriminatif bagi kalangan Tionghoa.

"Kita bersyukur, itu semua sejak Gus Dur mencabut perpres diskriminasi, bahkan kita semakin maju sekarang udah ada Undang-Undang Antidiskriminasi, tidak ada lagi negara mendiskriminasi warganya sendiri," kata Daniel dalam diskusi bertajuk 'Imlek dan Sejarah Kelam Diskriminasi di Indonesia', Jumat (20/1/2023).

Baca juga: Singgung Peran Gus Dur, Muhaimin Sebut PKB Konsisten Dorong Warga Tionghoa Jadi Pemimpin

Ia pun membeberkan sejunlah diskriminasi yang dialami warga Tioghoa selama Orde Baru. Misalnya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka diberi tanda khusus bahwa mereka adalah warga Tionghoa.

Bahasa Mandarin juga dilarang diajarkan dan digunakan di Indonesia, sehingga anak-anak keturunan Tionghoa seperti dirinya tidak bisa berbahasa Mandarin.

"Saya tidak lagi merasakan mendapat kesempatan belajar (Bahasa) Mandarin sehingga saya menjadi generasi yang hilang, bagian dari the lost generation dampak dari diskriminasi," kata Daniel.

Ia menyebutkan, kata-kata dalam Bahasa Mandarin yang kini banyak terpampang di kompleks pertokoan hingga buku menu restoran china merupakan hal terlarang selama Orde Baru.

Bahkan, kata anggota DPR tersebut, masyarakat saat itu juga dilarang mengonsumsi produk budaya seperti film berbahasa Mandarin.

"Kalau sampai ketauan kita punya betamax Mandarin di rumah itu pun pelanggaran hukum, sampai segitunya. Jadi ngumpet-ngumpet tuh nonton film mandarin," ujar Daniel.

Ia mengatakan, masyarakat Tionghoa akhirnya mendapat posisi yang setara dengan warga Indonesia lainnya setelah Gus Dur mencabut aturan diskriminasi terhadap Tionghoa.

Baca juga: Maruf Harap Ada Kiai Jadi Presiden atau Wapres, Ikuti Jejaknya dan Gus Dur

Daniel menuturkan, Gus Dur pula lah presiden yang menjadikan Hari Raya Imlek atau Tahun Baru China sebagai hari libur nasional.

"Sehingga kalu merayakan Imlek, bukan hanya kita menyambut dengan meriah hari Imlek saling mendoakan saling memberikan maaf memaafkan," kata Daniel

"Tetapi Imlek juga menjadi momentum simbolik semangat bagi bangsa ini, bukan hanya orang Tionghoa, bagi bangsa ini untuk menghapus segala bentuk diskriminasi," imbuh dia.

Daniel menambahkan, Gus Dur memiliki jasa yang besar hingga akhirnya dinobatkan sebagai Bapak Tionghoa Indonesia oleh masyarakat Tionghoa.

Baca juga: Hadiri Haul ke-13, Sejumlah Tokoh Kenang Keteladanan Gus Dur

"Bukannya orang Tionghoa yang diangkat lho, tapi Kiai Abdurrahman Wahid yang diangkat masyarakat Tionghoa sebagai Bapak Tionghoa Indonesia," kata Daniel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Nasional
Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com