Singgung Peran Gus Dur, Muhaimin Sebut PKB Konsisten Dorong Warga Tionghoa Jadi Pemimpin

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan, partainya konsisten mendukung warga etnis Tionghoa untuk menjadi pemimpin negara.

Ia mengungkapkan, semangat itu merupakan warisan dari Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

“(Gus Dur) menjadi presiden pertama yang mengangkat orang Tionghoa menjadi menterinya pada kabinet pemerintahan yang dipimpinnya. Beliau mengangkat Pak Kwik Kian Gie,” ujar Muhaimin dalam acara perayaan Imlek PKB di kawasan Tambora, Jakarta Barat, Rabu (18/1/2023) malam.

Baca juga: Cerita Warga Tionghoa di Semarang Rela Ganti Sajian Daging Babi dengan Kambing demi Altar Gus Dur

Semangat itu, lanjut dia, diteruskan PKB ketika mencalonkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Bupati di Belitung Timur pada 2005.

“Dulu tidak terbayang Tionghoa bisa menjadi kepala daerah, dan untuk pertama kalinya Gus Dur mendorong Ahok maju di Belitung,” kata Muhaimin.

“Apalagi DPR RI, sekarang menjadi hal yang biasa warga Tionghoa menjadi DPR RI,” sambungnya.

Ia menegaskan, warga Tionghoa juga banyak yang menjadi kader utama PKB. Salah satunya adalah Ketua DPP PKB Daniel Johan.

Muhaimin berharap semakin banyak warga Tionghoa mau berkiprah di dunia politik Tanah Air, dan PKB membuka pintu untuk mengakomodirnya.

“PKB akan tetap digaris terdepan dalam menjaga kebhinekaan, dan Pancasila,” imbuhnya.

Diketahui Gus Dur mendapatkan gelar Bapak Tionghoa Indonesia karena kiprahnya memberikan kebebasan berekspresi pada warga Tionghoa yang dikekang oleh Presiden Soeharto.

Baca juga: Perayaan Imlek, Etnis Tionghoa di Pecinan Semarang Sajikan Makanan Kesukaan Gus Dur untuk Sembahyang

Ia menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 untuk mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang berisi pengekangan kebebasan berekspresi warga Tionghoa.

Gus Dur pun meminta agar warga Tionghoa tidak dikucilkan.

“Mereka adalah orang Indonesia, tidak boleh dikucilkan hanya diberi satu tempat saja. Kalau ada yang mencerca mereka tidak aktif di masyarakat, itu karena tidak diberi kesempatan,” ungkapnya dikutip dari Harian Kompas terbitan 11 Maret 2004.

“Cara terbaik, bangsa kita harus membuka semua pintu kehidupan bagi bangsa Tionghoa sehingga mereka bisa dituntut sepenuhnya menjadi bangsa Indonesia,” pungkas dia.