Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Ungkap Pesan Jokowi pada Jajaran Kemenhan: Harus Waspada!

Kompas.com - 18/01/2023, 11:45 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada jajaran di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk mewaspadai situasi global yang serba tidak pasti.

"Kita harus waspada, itu instruksi beliau, harus waspada," kata Prabowo usai Rapat Pimpinan (Rapim) Kemenhan yang dihadiri Jokowi, Rabu (18/1/2023).

Prabowo mengatakan, dalam arahannya, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia mempunyai modal yang cukup kuat untuk menghadapi ketidakpastian.

Ia mencontohkan keberhasilan pemerintah menangani pandemi Covid-19 dengan sigap dan cepat sehingga kondisi ekonomi tanah air tetap kuat.

Baca juga: Jokowi Hadiri Rapim Kemenhan, Disambut Langsung oleh Prabowo

Namun, Indonesia harus bersiap menghadapi segala kemungkinan yang dapat timbul akibat situasi global yang tidak pasti.

"Untuk itu, kita harus kerja sinergis, kita harus bekerja sama semua unsur kita dan beliau minta Kementerian Pertahanan untuk menjadi semacam koordinator supaya Indonesia selalu antisipasi," ujar Prabowo.

Diwawancarai terpisah, Presiden Jokowi mengatakan hal yang sama.

Jokowi mengungkapkan, Kemenhan harus menjadi lembaga yang mengorkestrasi informasi-informasi intelijen yang berasal dari berbagai institusi.

Baca juga: 19 Tahun RUU PPRT Mangkrak, Jokowi: Saya Harap Bisa Segera Disahkan

Jokowi mengatakan, informasi intelijen itu selama ini berasal dari banyak institusi, antara lain Badan Intelijen Negara (BNI), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian RI, serta Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN).

Menurut Jokowi, informasi itu penting dan harus diorkestrasi sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan.

"Itu harus diorkestrasi sehingga menjadi sebuah informasi yang solid, tiap informasi itu diberikan ke kita utk membangun sebuah policy kebijakan," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Informasi Intelijen Harus Diorkestrasi Menjadi Informasi yang Solid

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com