Mendagri Klaim ASN Hanya Bisa Jadi Panitia Pemilu di Daerah 3T

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) diizinkan menjadi panitia pemilu, namun tidak di semua daerah.

Menurut eks Kapolri itu, ASN jadi panitia pemilu atau petugas badan ad hoc seperti PPK/PPS dan Panwaslu hanya untuk daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).

Ia menyinggung bahwa diizinkannya ASN jadi panitia pemilu tak terlepas dari kebutuhan sumber daya manusia (SDM).

Baca juga: Singgung Isu Pemilu Ditunda, Yusril: Jangan Lupakan Partai Baru dan Tak Punya Kursi

"Ini (ASN jadi panitia pemilu) sudah terjadi berulang-ulang, tapi tidak di semua wilayah, khusus di wilayah yang memang dianggap tidak ada calon berkualitas memenuhi syarat, maka otomatis kita mengimbau kepala daerah untuk membantu dengan cara menugaskan ASN-nya jadi panitia," kata Tito dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama penyelenggara pemilu, Rabu (11/1/2023).

Tito berujar bahwa di lapangan, sulit untuk menemukan tenaga terampil yang memenuhi kualifikasi sebagai panitia pemilu di daerah 3T. Baginya, kemungkinan SDM mumpuni itu hanya dapat dipasok dari ASN.

Baca juga: Singgung Isu Pemilu Ditunda, Yusril: Jangan Lupakan Partai Baru dan Tak Punya Kursi

Oleh karena itu, pihaknya juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 900.1.9/9095/SJ pada 30 Desember 2022 yang lalu, yang pada intinya mendorong pemerintah daerah untuk memberi izin ASN jadi panitia pemilu

"Sekali lagi, (kepala daerah diminta mengizinkan ASN jadi panitia pemilu) di daerah tertinggal, terluar, terdepan," kata Tito.

Sebelumnya, KPU RI dan Bawaslu RI menyampaikan bahwa ASN memang boleh menjadi panitia pemilu.

Baca juga: Merasa Tak Dilibatkan dalam Perubahan Dapil Pemilu 2024, Politikus PDI-P: MK Bubarkan Saja

Namun, mereka menekankan bahwa ASN yang bersangkutan harus cuti dari jabatannya agar tidak menerima gaji dobel dari negara.