KPU hingga DKPP Diminta Jaga Kepercayaan Publik di Tahun Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus menjaga kepercayaan masyarakat dan setiap tindakannya tidak boleh memicu kontroversi seperti pada Desember 2022 lalu.

Menurut Siti, kejadian di pengujung 2022 berkenaan dengan adanya dugaan kecurangan dalam verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 dan Partai Ummat nyaris menimbulkan mosi tidak percaya dari publik terhadap penyelenggara pemilu.

Dia menilai hal seperti itu tidak boleh kembali terjadi pada 2023 yang merupakan tahun politik menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Baca juga: KPU Terima Syarat Dukungan Minimal dari 700 Bakal Calon Anggota DPD

“Tentu, itu tidak boleh muncul di 2023. Bagaimana kita membayangkan kalau penyelenggaranya tidak bisa dipercaya. Komisioner dan supporting staff komisioner di KPU RI dan semua turunannya tidak dipercaya oleh publik, partai politik,” kata Siti di Jakarta, Senin (2/1/2022), seperti dikutip dari Antara.

KPU sempat menyatakan Partai Ummat tidak memenuhi persyaratan dan tidak lolos dalam proses verifikasi faktual sebagai calon peserta Pemilu 2024.

Partai Ummat lantas melapor ke Bawaslu dengan menyebut diduga terjadi kecurangan dalam proses verifikasi faktual. Setelah perundingan yang alot, KPU sepakat mengulang proses verifikasi faktual untuk Partai Ummat.

Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais sempat menuduh ada campur tangan pihak-pihak tertentu yang membuat partainya sempat dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024.

Baca juga: Bawaslu Belum Temukan Pihak yang Coba Gagalkan Verifikasi Faktual Partai Ummat di Sulut

Akhirnya setelah mengulang proses verifikasi faktual, KPU menyatakan Partai Ummat lolos menjadi peserta Pemilu 2024.

Siti mengingatkan penyelenggara pemilu harus terus menjaga kepercayaan publik. Sebab suhu politik bakal meningkat dan persaingan akan semakin sengit menjelang Pemilu 2024.

“Jadi, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai penjaga etik, pemilu ini harus betul-betul trusted (tepercaya). Ini taruhan untuk para komisioner untuk menunjukkan mereka betul-betul memiliki komitmen yang tinggi untuk menyukseskan pemilu yang tidak mudah di 2024,” ujar Siti.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 49,1 Persen Responden Yakin KPU Transparan Verifikasi Parpol Peserta Pemilu 2024

Guna menjaga kepercayaan masyarakat, Siti meminta seluruh pihak penyelenggara pemilu juga perlu menjaga tindakan dan ucapan mereka dan menghindari hal-hal yang bisa memicu perdebatan.

Ia juga mengingatkan jangan sampai ada tindakan dan ucapan para penyelenggara pemilu yang justru menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Siti juga menyoroti persoalan berita bohong mengenai kepemiluan yang berpotensi semakin banyak muncul di tahun 2023 atau tahun politik itu.

Baca juga: Eks Anggota KPU Harap MK Tak Kabulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Terkait dengan hal tersebut, ia mengingatkan segenap bangsa Indonesia untuk ikut berperan mencegah dan tidak mudah memercayai berita-berita bohong mengenai kepemiluan.

“Jangan ada lagi hoaks-hoaks itu, nanti jadi perang hoaks. Kita tidak menjadi bangsa yang dewasa nantinya,” ucap Siti.