Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden PKS Harap Ada Tiga Paslon Capres untuk Hindari Polarisasi

Kompas.com - 30/12/2022, 18:48 WIB
Irfan Kamil,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menilai, penting bagi semua pihak untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah meningkatnya intensitas politik menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Syaikhu pun mengajak seluruh elemen bangsa harus mengedepankan harmoni dan keutuhan di atas kepentingan partai atau kelompok.

“Menjadi tugas kita bersama untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Tahun 2023 intensitas politik diprediksi akan semakin tinggi menjelang Pemilu 2024," ujar Syaikhu dalam pidato akhir tahun Presiden PKS, Jumat (30/12/2022).

Baca juga: Soal Wacana Andika Cawapres Anies, Pengamat: Demokrat-PKS Ogah Terima “Cek Kosong”

Syaikhu pun menyinggung terjadinya polarisasi berkepanjangan yang di tengah masyarakat pada Pemilu 2019. Peristiwa itu, menurut dia, salah satu penyebabnya karena hanya ada dua pasangan calon (paslon) calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

“Bangsa ini sudah banyak belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, khususnya Pilpres 2019 bahwa kontestasi politik yang seharusnya mengantarkan pada keadilan dan kesejahteraan rakyat, justru malah berujung pada polarisasi berkepanjangan di tengah masyarakat,” terang Syaikhu.

“Salah satu sebab terjadinya polarisasi adalah runcingnya pesaingan pada kontestasi Pilpres yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden,” ujar eks Wakil Wali Kota Bekasi itu.

Baca juga: Wacana Anies-Andika Perkasa Mungkin Didukung Nasdem, tapi Terganjal Restu Demokrat-PKS

Syakihu menambahkan, PKS menghendaki terwujudnya tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk menghindari adanya polarisasi seperti pemilu sebelumnya.

Hal itu juga tengah diperjuangkan PKS melalui uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang president threshold atau ambang batas pencalonan Presiden.

“PKS pada Pilpres 2024 menghendaki terbentuknya minimal tiga pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Namun mewujudkan hal tersebut tidak lah mudah," kata Syaikhu.

"Selama ini Presidential Threshold 20 persen amatlah tinggi sehingga membatasi hak dan peluang partai politik untuk dapat mengusung capres dan cawapres,” ucapnya.

Baca juga: Kriteria Capres PKS yang Akan Dideklarasikan Awal 2023

Lebih jauh, Syaikhu menegaskan upaya PKS dalam mewujudkan lebih dari dua paslon telah dilakukan dengan membangun koalisi dengan partai lain di antaranya koalisi perubahan yang sedang digagas bersama Partai Nasdem dan Demokrat.

“PKS menyakini dengan terbentuknya minimal 3 paslon capres dan cawapres akan mampu memitigasi dan meminimalisasi polarisasi di tengah masyarakat serta memberikan lebih banyak alternatif pilihan bagi masyarakat,” kata Anggota DPR Komisi V itu.

"PKS menghendaki hadirnya poros perubahan yang mampu melahirkan pemimpin bangsa yang memiliki karakter nasionalis religius dan menjadi simbol perubahan untuk Indonesia yang lebih baik,” tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com