Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: Istana Fokus Program Pemerintah, Enggak Mikir Pemilu 2024

Kompas.com - 22/12/2022, 22:03 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjelaskan pernyataan Presiden Joko Widodo soal istana yang mudah dikambinghitamkan ketika ada persoalan politik di parpol atau pencalonan dalam pemilihan umum (pemilu).

Moeldoko menegaskan, istana tidak pernah ikut campur dalam persoalan politik.

"Sejauh yang saya tahu, bahwa persoalan-persoalan politik itu yang telah dikelola oleh KPU. Kita tidak pernah sama sekali ikut campur ya. Enggak ada," ujar Moeldoko dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/12/2022).

"Enggak ada cerita itu kita mau melakukan politik praktis. Enggak. Apalagi KSP, sama sekali (tidak). Kita fokus pada program pemerintah. Jadi enggak berpikir bagaimana politik praktis untuk 2024," tegasnya.

Baca juga: Kepada Jokowi, Demokrat: Tak Perlu Takut Disalahkan, kecuali Memang Istana Jegal Koalisi Tertentu

Menurut Moeldoko, pihak tertentu sebaiknya jangan terburu-buru berpikir negatif soal campur tangan istana.

Sebab istana hanya mengikuti soal pemilu dalam konteks teknis sebagaimana yang telah disusun oleh KPU.

"Saya pikir itu jangan buru-buru berpikir negatif seperti itu lah ya. Menurut saya enggak. Enggak ada yang melakukan itu ya. Wong kita semuanya sibuk berpikir tentang program," tutur Moeldoko.

"Belum berpikir tentang bagaimana tetek bengek tentang 2024 kecuali kita mengikuti bagaimana yang telah disusun oleh KPU," tambahnya

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah keresahannya terkait Pemilu 2024.

Baca juga: Duga Bakal Disalahkan di Pilpres, Jokowi: Ingin Mencalonkan dan Tak Bisa, Tuduh Lagi Presiden

Jokowi khawatir dia dan pihak istana bakal menjadi kambing hitam bila ada koalisi partai politik yang gagal terbentuk menjelang Pemilu 2024.

"Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi, gagal koalisi nanti yang dituduh nanti Istana lagi. Ini istana ini, istana, istana," kata Jokowi dalam acara peringatan ulang tahun Partai Hanura di Jakarta Convention Center, Rabu (21/12/2022).

Padahal, Jokowi menegaskan bahwa ia tidak tahu-menahu soal koalisi partai politik karena itu merupakan wewenang pimpinan partai politik.

Namun, menurut Jokowi, ia dan pihak istana memang paling mudah dijadikan kambing hitam atas gagal terbentuknya koalisi partai politik.

Baca juga: Yang Paling Enak Itu Memang Menuduh Presiden, Istana, Jokowi

Ia pun mengaku heran karena saat ini sudah ada pihak yang menuding Istana mengintervensi keputusan mengenai lolos atau tidaknya partai politik sebagai peserta Pemilu 2024, padahal itu merupakan wewenang KPU.

"Yang paling enak itu memang mengkambinghitamkan, menuduh presiden, Istana, Jokowi, paling enak itu, paling mudah dan paling enak," kata Jokowi.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga khawatir tuduhan serupa bakal dilayangkan kepadanya ketika ada tokoh-tokoh yang gagal maju sebagai calon presiden.

Ia mengingatkan, meski banyak orang yang ingin maju sebagai calon presiden, tidak semuanya bakal benar-benar menjadi kandidat yang bertarung di pemilihan presiden.

"Jadi kalau ada hal-hal seperti itu marilah kita bersama-sama berpikir dengan akal sehat. Apakah semudah itu partai atau peserta pilpres bisa digagalkan dengan mudah? Kan enggak, partai itu orang pintar-pintar semua, masa gampang sekali digitukan," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com