Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RI-Vietnam Teken Kerja Sama soal Energi, Penanganan Terorisme, dan Narkotika

Kompas.com - 22/12/2022, 15:30 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Pertemuan bilateral yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc bersama delegasi di Istana Kepresidenan Bogor membuahkan tiga kesepakatan kerja sama.

Menurut Presiden Jokowi, tiga dokumen kerja sama itu sudah diteken oleh kedua negara.

“Hari ini kita berhasil menyepakati tiga MoU yaitu mengenai kerja sama energi dan sumber daya mineral, kerja sama penanggulangan terorisme, kerja sama pemberantasan perdagangan ilegal narkotika,” ujar Jokowi usai pertemuan.

Baca juga: Vietnam Dukung Sikap ASEAN soal Laut China Selatan

Adapun ketiga kerja sama yang telah disepakati oleh Indonesia dan Vietnam yaitu:

Pertama, memorandum saling pengertian antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Keamanan Umum Republik Sosialis Vietnam tentang kerja sama penanggulangan terorisme.

Kedua, memorandum saling pengertian antara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Keamanan Publik Republik Sosialis Vietnam tentang kerja sama dalam pemberantasan perdagangan gelap narkotika, zat psikotropika, dan prekursornya.

Baca juga: Jokowi Terima Kunjungan Presiden Vietnam di Istana Bogor

Ketiga, memorandum saling pengertian antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Sosialis Vietnam tentang kerja sama di bidang energi dan sumber daya mineral.

Selain ketiga kerja sama tersebut, Presiden Jokowi juga berharap kerja sama Indonesia dan Vietnam dalam sektor perikanan dan pemberantasan praktik penangkapan ikan ilegal atau illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing dapat segera difinalisasi.

“Saya berharap kerja sama perikanan dan pemberantasan IUU fishing dapat diperkuat melalui percepatan finalisasi MoU kerja sama kelautan dan perikanan,” kata Jokowi.

Baca juga: Setelah Berunding 12 Tahun, RI-Vietnam Selesaikan Persoalan Garis Batas ZEE

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menghargai dukungan Vietnam terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023.

Prioritas keketuaan Indonesia nanti akan menekankan pada peran sentral ASEAN dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan.

“Prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 akan menekankan peran sentral ASEAN dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan, serta peran sentral ASEAN untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi,” jelas Kepala Negara.

Sementara itu, Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc menyatakan dukungannya atas sikap ASEAN terkait persoalan Laut China Selatan yang mengutamakan perdamaian.

Vietnam juga mendorong adanya kebebasan navigasi sesuai hukum internasional dan UNCLOS 1982 di Laut China Selatan.

Terkait dengan keketuaan Indonesia untuk ASEAN pada 2023, Vietnam juga menyatakan dukungannya.

Baca juga: Jokowi Akan Cabut PPKM Akhir Tahun, Epidemiolog: Tunggu Setelah Nataru

Menurut Presiden Nguyen, tema Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN tahun depan, yakni Epicentrum of Growth menjadi titik strategis.

"Saya sepakat bahwa asean harus memainkan peran sentral dan berketahanan," kata Presiden Nguyen.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Nguyen Xuân Phúc, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis pagi.

Kunjungan ini merupakan yang pertama kali dilakukan Presiden Nguyen ke Indonesia setelah resmi menjabat sebagai Presiden Vietnam pada 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com