Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pidato di KTT ASEAN-Uni Eropa, Jokowi: Tak Boleh Ada Pihak yang Selalu Mendikte

Kompas.com - 15/12/2022, 06:02 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 45 Tahun ASEAN-Uni Eropa di Gedung Europa, Brussels, Rabu (14/11/2022).

Dalam pidatonya di KTT tersebut, Presiden Jokowi mendorong agar kemitraan ASEAN dan Uni Eropa harus didasarkan pada prinsip kesetaraan.

Baca juga: Jokowi Undang Raja Belgia Kunjungi Indonesia

Adapun sebagai Ketua ASEAN 2023, Presiden Jokowi merupakan satu dari enam pemimpin yang diminta menyampaikan pandangan di acara pembukaan.

“Jika kita ingin membangun sebuah kemitraan yang baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan, tidak boleh ada pemaksaan," ujar Jokowi dilansir dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

"Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours," tegasnya.

Presiden Jokowi pun mengungkapkan, selama beberapa dekade, Asia Tenggara telah menjadi economic powerhouse.

Ke depannya, kawasan Asia Tenggara akan tetap menjadi pusat pertumbuhan.

“Dengan demikian kemitraan dengan ASEAN dipastikan akan menguntungkan,” kata Jokowi.

Kepala Negara pun mengutip survei dari ASEAN-Uni Eropa Business Council tentang persepsi bisnis ASEAN pada September 2022 ini.

Baca juga: Jokowi Akan Bertemu Raja Belgia hingga Hadiri KTT ASEAN-Uni Eropa Hari Ini

Sebanyak 63 persen responden melihat ASEAN sebagai kawasan dengan kesempatan ekonomi terbaik.

“Sebanyak 69 persen responden mengharapkan pasar ASEAN menjadi lebih penting dari aspek pendapatan global dalam 2 tahun kedepan dan 97 persen responden berharap adanya percepatan perundingan FTA ASEAN-UE dan anggotanya,” jelas Jokowi.

Untuk itu, dia kembali mendorong kemitraan yang setara dan saling menguntungkan.

“Dari pandemi dan krisis multidimensi yang kita hadapi saat ini, kita petik pelajaran penting bahwa tumbuh dan makmur bersama adalah satu-satunya pilihan. Kita tidak hanya harus maju bersama, namun juga harus maju setara,” tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com