Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Amin Minta MUI Tak Ikut-ikutan soal Pencalonan Presiden

Kompas.com - 08/12/2022, 20:03 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar tidak ikut-ikutan soal pencalonan presiden dan wakil presiden menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ma'ruf yang menjabat sebagai ketua Dewan Pertimbangan MUI itu mengingatkan bahwa pencalonan presiden merupakan wewenang partai politik maupun gabungan partai politik.

"Saya sudah berkali-kali (bicara) kepada MUI, itu kita jangan ikut dalam soal ramai-ramai pencalonan karena pencalonan itu dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik," kata Ma'ruf seusai membuka Musyawarah Kerja Nasional MUI, Kamis (8/12/2022).

Baca juga: Wapres Maruf Amin: MUI adalah Rumah Saya

Kendati demikian, Ma'ruf mengatakan, MUI dapat berperan memberikan pedoman kepada umat Islam mengenai kriteria pemimpin yang layak dipilih.

"Kalau nanti sudah ada calon-calon, maka MUI boleh memberikan guidance saja, pedoman bagaimana cara memilih calon yang terbaik, yang paling baik. Jadi sifatnya lebih kepada petunjuk-petunjuk yang membawa kebaikan," ujar dia.

Sementara itu, saat memberikan sambutan, Ma'ruf mengingatkan bahwa MUI harus memiliki satu visi, yakni berkhidmat untuk umat Islam maupun bangsa dan negara.

"Jangan ada visi yang lain, visi perorangan, visi kelompok. Kalau di MUI itu tidak satu visi, rusak, MUI ini akan rusak, akan kacau," kata dia.

Ia mengatakan, dalam berkhidmat kepada umat, MUI mengambil peran sebagai pelayan umat, sedangkan khidmat MUI kepada negara diwujudkan dalam bentuk menjadi mitra pemerintah.

Ma'ruf menuturkan, MUI harus berkhidmat kepada umat Islam supaya umat Islam di Indonesia tidak memiliki akidah yang menyimpang, seperti terjerumus pada ajaran radikal.

"Jangan umat Islam ini akidahnya menyimpang, dari cara berpikir yang juga menyeleweng, dari cara berpikir yang berlebihan, yang radikal, dan juga dari cara berpikir yang tafriki, abai," kata dia.

Baca juga: Wapres Minta MUI Efektifkan Tim Penanggulangan Terorisme

Sementara itu, khidmat bagi negara menurut Ma'ruf dapat diwujudkan dengan memerangi kemsikinan dan kebodohan, bukan lagi angkat senjata seperti di masa penjajahan.

"Kalau dulu perang melawan penjajahan, sekarang perang melawan kemiskinan, melawan kebodohan, jadi jihadnya itu sekarang itu jihad ekonomi. Itulah sebabnya kita bagaimana memberdayakan umat Islam," kata Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com