Salin Artikel

Ma'ruf Amin Minta MUI Tak Ikut-ikutan soal Pencalonan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar tidak ikut-ikutan soal pencalonan presiden dan wakil presiden menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ma'ruf yang menjabat sebagai ketua Dewan Pertimbangan MUI itu mengingatkan bahwa pencalonan presiden merupakan wewenang partai politik maupun gabungan partai politik.

"Saya sudah berkali-kali (bicara) kepada MUI, itu kita jangan ikut dalam soal ramai-ramai pencalonan karena pencalonan itu dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik," kata Ma'ruf seusai membuka Musyawarah Kerja Nasional MUI, Kamis (8/12/2022).

Kendati demikian, Ma'ruf mengatakan, MUI dapat berperan memberikan pedoman kepada umat Islam mengenai kriteria pemimpin yang layak dipilih.

"Kalau nanti sudah ada calon-calon, maka MUI boleh memberikan guidance saja, pedoman bagaimana cara memilih calon yang terbaik, yang paling baik. Jadi sifatnya lebih kepada petunjuk-petunjuk yang membawa kebaikan," ujar dia.

Sementara itu, saat memberikan sambutan, Ma'ruf mengingatkan bahwa MUI harus memiliki satu visi, yakni berkhidmat untuk umat Islam maupun bangsa dan negara.

"Jangan ada visi yang lain, visi perorangan, visi kelompok. Kalau di MUI itu tidak satu visi, rusak, MUI ini akan rusak, akan kacau," kata dia.

Ia mengatakan, dalam berkhidmat kepada umat, MUI mengambil peran sebagai pelayan umat, sedangkan khidmat MUI kepada negara diwujudkan dalam bentuk menjadi mitra pemerintah.

Ma'ruf menuturkan, MUI harus berkhidmat kepada umat Islam supaya umat Islam di Indonesia tidak memiliki akidah yang menyimpang, seperti terjerumus pada ajaran radikal.

"Jangan umat Islam ini akidahnya menyimpang, dari cara berpikir yang juga menyeleweng, dari cara berpikir yang berlebihan, yang radikal, dan juga dari cara berpikir yang tafriki, abai," kata dia.

Sementara itu, khidmat bagi negara menurut Ma'ruf dapat diwujudkan dengan memerangi kemsikinan dan kebodohan, bukan lagi angkat senjata seperti di masa penjajahan.

"Kalau dulu perang melawan penjajahan, sekarang perang melawan kemiskinan, melawan kebodohan, jadi jihadnya itu sekarang itu jihad ekonomi. Itulah sebabnya kita bagaimana memberdayakan umat Islam," kata Ma'ruf.

https://nasional.kompas.com/read/2022/12/08/20033371/maruf-amin-minta-mui-tak-ikut-ikutan-soal-pencalonan-presiden

Terkini Lainnya

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke