Ma'ruf Amin Minta MUI Tak Ikut-ikutan soal Pencalonan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar tidak ikut-ikutan soal pencalonan presiden dan wakil presiden menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ma'ruf yang menjabat sebagai ketua Dewan Pertimbangan MUI itu mengingatkan bahwa pencalonan presiden merupakan wewenang partai politik maupun gabungan partai politik.

"Saya sudah berkali-kali (bicara) kepada MUI, itu kita jangan ikut dalam soal ramai-ramai pencalonan karena pencalonan itu dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik," kata Ma'ruf seusai membuka Musyawarah Kerja Nasional MUI, Kamis (8/12/2022).

Kendati demikian, Ma'ruf mengatakan, MUI dapat berperan memberikan pedoman kepada umat Islam mengenai kriteria pemimpin yang layak dipilih.

"Kalau nanti sudah ada calon-calon, maka MUI boleh memberikan guidance saja, pedoman bagaimana cara memilih calon yang terbaik, yang paling baik. Jadi sifatnya lebih kepada petunjuk-petunjuk yang membawa kebaikan," ujar dia.

Sementara itu, saat memberikan sambutan, Ma'ruf mengingatkan bahwa MUI harus memiliki satu visi, yakni berkhidmat untuk umat Islam maupun bangsa dan negara.

"Jangan ada visi yang lain, visi perorangan, visi kelompok. Kalau di MUI itu tidak satu visi, rusak, MUI ini akan rusak, akan kacau," kata dia.

Ia mengatakan, dalam berkhidmat kepada umat, MUI mengambil peran sebagai pelayan umat, sedangkan khidmat MUI kepada negara diwujudkan dalam bentuk menjadi mitra pemerintah.

Ma'ruf menuturkan, MUI harus berkhidmat kepada umat Islam supaya umat Islam di Indonesia tidak memiliki akidah yang menyimpang, seperti terjerumus pada ajaran radikal.

"Jangan umat Islam ini akidahnya menyimpang, dari cara berpikir yang juga menyeleweng, dari cara berpikir yang berlebihan, yang radikal, dan juga dari cara berpikir yang tafriki, abai," kata dia.

Sementara itu, khidmat bagi negara menurut Ma'ruf dapat diwujudkan dengan memerangi kemsikinan dan kebodohan, bukan lagi angkat senjata seperti di masa penjajahan.

"Kalau dulu perang melawan penjajahan, sekarang perang melawan kemiskinan, melawan kebodohan, jadi jihadnya itu sekarang itu jihad ekonomi. Itulah sebabnya kita bagaimana memberdayakan umat Islam," kata Ma'ruf.