Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Canangkan Reformasi Birokrasi Tematik, Disebut Bakal Beri Dampak ke Masyarakat

Kompas.com - 05/12/2022, 15:19 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meresmikan pencanangan reformasi birokrasi (RB) tematik yang fokus pada agenda prioritas program pembangunan nasional di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (5/12/2022).

"RB tematik perlu didorong, untuk memperkuat peran birokrasi dalam mendukung agenda prioritas nasional, baik agenda penanggulangan kemiskinan, kemudahan berinvestasi, digitalisasi administrasi, maupun program prioritas lainnya," kata Ma'ruf Amin, Senin.

Acara pencanganan ini turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, serta sejumlah pimpinan lembaga dan kepala daerah.

Azwar Anas menjelaskan, RB tematik diselenggarakan supaya kegiatan reformasi birokrasi difokusikan pada empat klaster dan dampaknya dapat lebih dirasakan masyarakat.

Baca juga: Wapres Nilai Tak Masalah Menteri Ikut Urus Pernikahan Kaesang, tapi…

Keempat klaster dimaksud adalah penanggulangan kemiskinan, kemudahan berinvestasi, digitalisasi pemerintahan, serta belanja produk dalam negeri menggunakan e-katalog.

Azwar Anas mengatakan, dengan RB tematik ini, empat klaster di atas akan menjadi indikator dalam eveluasi indeks RB di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

"Sehingga birokrasi kita sebagaimana diharapkan presiden dapat memberikan manfaat langsung ke masyarakat," kata Azwar Anas.

Baca juga: Pengentasan Kemiskinan Jadi Acuan Indeks Reformasi Birokrasi Daerah

Kemudian, ia mengungkapkan,, selama ini reformasi birokrasi hanya fokus pada sisi hulu, yakni melakukan perbaikan sistem dan manajemen internal instansi pemerintah untuk menyelesaikan tata kelola birokrasi.

Hal itu dinilai kurang berdampak ke masyarakat. Contohnya, anggaran pengentasan kemiskinan yang mencapai Rp 500 triliun di berbagai kementerian/lembaga belum mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.

Pasalnya, menurut Azwar Anas, dana tersebut lebih banyak dihabiskan untuk kegiatan perjalanan dinas, seminar, dan sebagainya, bukan fokus untuk mengentaskan kemiskinan.

"Ke depan, dengan reformasi birokrasi tematik itu semua ditambah dengan fokus isu-isu prioritas pemerintah di antaranya penanggulangan kemiskinan dan kemudahan investasi untuk menyelesaikan masalah utama di masyarakat atau problem hilir," ujar Azwar Anas.

Baca juga: Pesan Jokowi kepada Azwar Anas: Garap Cepat Reformasi Birokrasi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com