Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Charta Politika: Elektabilitas Nasdem Kalah dari Demokrat dan PKS

Kompas.com - 29/11/2022, 21:16 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Elektabilitas Partai Nasdem tak lebih besar dari dua partai yang disebut-sebut bakal membangun koalisi bersama, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menurut survei terbaru Charta Politika, Nasdem berada di urutan ketujuh dengan tingkat elektoral 6,0 persen.

Sementara, Demokrat berhasil masuk lima besar dan berada di urutan kelima dengan elektabilitas 7,3 persen. Sedangkan PKS mengantongi elektabilitas 6,9 persen, menempatkan partai berlambang bulan sabit padi itu di urutan keenam.

Baca juga: SMRC Sebut Deklarasi Anies Capres Belum Dongkrak Suara Nasdem

Kendati demikian, elektabilitas Nasdem tersebut ternyata sudah lebih baik dibandingkan dengan survei-survei sebelumnya. Pada survei Charta Politika yang dirilis September kemarin, partai pimpinan Surya Paloh itu hanya mengantongi elektoral 4,8 persen.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, peningkatan ini mungkin dipengaruhi oleh langkah Nasdem mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

"Dari survei ini ada kecenderungan ini angka tertinggi yang didapatkan oleh Nasdem selama tahun 2022," kata Yunarto dalam tayangan YouTube Charta Politika Indonesia, Selasa (29/11/2022).

"Bisa dispekulasikan kalau dilihat dari sisi momentum, ada pengaruh positif dari deklarasi Partai Nasdem terhadap Anies Baswedan," tuturnya.

Adapun dalam survei ini, PDI Perjuangan masih konsisten memimpin di urutan teratas dengan tingkat elektoral 21,7 persen.

Di urutan kedua ada Partai Gerindra dengan elektabilitas 14,5 persen, lalu Partai Golkar di urutan ketiga dengan elektabilitas 9,8 persen.

Menurut Yunarto, elektabilitas ketiga partai politik cenderung mengalami stagnasi dalam dua bulan terakhir. Namun, bagi PDI-P dan Golkar, terlihat tren penurunan yang cukup signfikan.

"Catatan khusus buat PDI Perjuangan, angka ini sebetulnya bisa dikatakan angka yang cukup besar penurunannya dibandingkan dengan bulan Juni, begitu juga pada Partai Golkar," katanya.

Di urutan keempat, ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan elektabilitas 8,5 persen. Selanjutnya, Partai Amanat Nasional atau PAN (4,0 persen) di urutan ke-8, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) urutan ke-9.

Baca juga: Gonjang-ganjing Koalisi Pilpres 2024: Setelah Nasdem-Demokrat-PKS, Kini Gerindra-PKB Memanas

Berikut elektabilitas 18 partai politik menurut survei terbaru Charta Politika, diurutkan dari angka terbesar hingga yang terkecil:

  • PDI-P: 21,7 persen;
  • Partai Gerindra: 14,5 persen;
  • Partai Golkar: 9,8 persen;
  • PKB: 8,5 persen;
  • Partai Demokrat: 7,3 persen;
  • PKS: 6,9 persen;
  • Partai Nasdem: 6,0 persen;
  • PAN: 4,0 persen;
  • PPP: 3,6 persen;
  • Perindo: 2,5 persen;
  • Partai Solidaritas Indonesia (PSI): 0,5 persen;
  • Partai Bulan Bintang (PBB): 0,5 persen;
  • Hanura: 0,4 persen;
  • Partai Republiku Indonesia: 0,2 persen;
  • Partai Gelora: 0,2 persen;
  • Partai Buruh: 0,2 persen;
  • Partai Keadilan dan Persatuan (PKP): 0,1 persen;
  • Partai Garuda: 0,1 persen;
  • Tidak tahu/tidak jawab: 13,1 persen.

Baca juga: Nasdem Abstain soal Usul Pemerintah Revisi UU IKN, Ketua Baleg: Makin Jelas Arahnya kalau Begini...

Adapun survei Charta Politika ini dilaksanakan pada 4-12 November 2022. Survei menggunakan metode wawancara tatap muka.

Dengan metode multistage random sampling, survei melibatkan 1.220 responden. Sementara, margin of error survei ini sebesar 2,83 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com