Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gonjang-ganjing Koalisi Pilpres 2024: Setelah Nasdem-Demokrat-PKS, Kini Gerindra-PKB Memanas

Kompas.com - 24/11/2022, 05:40 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gelanggang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 diramaikan oleh isu bongkar pasang koalisi partai politik.

Sebutlah Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sejak lama mengumumkan rencana koalisi, tapi hingga kini belum juga resmi. Rencana kerja sama ketiga partai sempat diterpa kabar perpecahan.

Belakangan, kongsi Partai Gerindra dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memanas. PKB tidak senang karena muncul wacana duet Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo untuk pilpres.

Baca juga: PKS Tolak Bujukan Masuk KIB, Pilih Bangun Koalisi dengan Demokrat dan Nasdem

Partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu bahkan mengancam bakal membentuk komposisi baru jika desas-desus tersebut benar adanya.

Dinamika ini pun dinilai sebagai pertanda cairnya koalisi partai politik hari ini. Para elite politik masih sangat mungkin bermanuver, menimbang peluang keuntungan terbesar.

Rencana koalisi Nasdem-Demokrat-PKS

Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS sudah sejak lama menjalin komunikasi intens. Pertemuan para elite partai berulang kali digelar.

Ketiga parpol juga sempat berencana mendeklarasikan koalisi pada 10 November kemarin, namun batal. Alasannya, karena kesibukan masing-masing elite.

Kongsi yang menamakan diri Koalisi Perubahan ini berencana mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres). Adapun Anies telah lebih dulu dideklarasikan sebagai capres Partai Nasdem.

Sementara, calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies masih menjadi tanda tanya. Ihwal inilah yang disinyalir menjadi sumber alotnya negosiasi kerja sama antara ketiga partai.

Baca juga: AHY Sebut Ada yang Tak Inginkan Koalisi Demokrat-Nasdem-PKS Terbentuk

Demokrat sempat ngotot menyodorkan nama ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai cawapres. Sementara, PKS tak mau kalah, ingin agar mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Ahmad Heryawan, jadi calon RI-2.

Di sisi lain, Nasdem mengusulkan supaya pendamping Anies diambil dari sosok di luar ketiga partai koalisi.

Dinamika ini pun sempat menggoyahkan rencana kerja sama ketiganya. Baik PKS maupun Demokrat membuka komunikasi dengan partai-partai politik lainnya.

Namun, belakangan, Demokrat dan PKS mengaku legawa jika bukan kader mereka yang dipilih sebagai pendamping Anies.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Sohibul Iman, mengatakan, paling penting, cawapres Anies mampu mendongkrak kemenangan pada pemilu mendatang.

"Saya kira kami di PKS tidak masalah," kata Sohibul di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (18/11/2022).

Baca juga: PKS-Demokrat Tak Ngotot Jagokan Aher dan AHY Jadi Cawapres Anies

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Selain Kirim Bantuan, Mensos Risma Akan Pasang Alarm Bencana di Gunung Semeru

Selain Kirim Bantuan, Mensos Risma Akan Pasang Alarm Bencana di Gunung Semeru

Nasional
PDI-P Tegaskan Gugatan atas KPU ke PTUN Dilanjutkan, meski Sudah Ada Putusan MK

PDI-P Tegaskan Gugatan atas KPU ke PTUN Dilanjutkan, meski Sudah Ada Putusan MK

Nasional
Usai Putusan MK, Ganjar-Mahfud Lapang Dada, PDI-P Beri Catatan

Usai Putusan MK, Ganjar-Mahfud Lapang Dada, PDI-P Beri Catatan

Nasional
Pemerintah Rancang Peta Jalan Cegah Kekerasan Anak di Ranah Daring

Pemerintah Rancang Peta Jalan Cegah Kekerasan Anak di Ranah Daring

Nasional
Saksi Sebut SYL Beli Kado Emas untuk Hadiah 'Kondangan' Pakai Anggaran Kementan

Saksi Sebut SYL Beli Kado Emas untuk Hadiah "Kondangan" Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Wajah Suram Demokrasi Indonesia

Wajah Suram Demokrasi Indonesia

Nasional
Saat Jokowi Mengevlog di Hari Putusan Sengketa Hasil Pilpres yang Menangkan Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Mengevlog di Hari Putusan Sengketa Hasil Pilpres yang Menangkan Prabowo-Gibran...

Nasional
'Dissenting Opinion' Pertama dalam Sejarah Sengketa Pilpres, Hampir Bikin Pemilu Ulang

"Dissenting Opinion" Pertama dalam Sejarah Sengketa Pilpres, Hampir Bikin Pemilu Ulang

Nasional
Pesan PDI-P ke Gibran: Pemimpin Boleh Salah, tapi Tidak Boleh Bohong

Pesan PDI-P ke Gibran: Pemimpin Boleh Salah, tapi Tidak Boleh Bohong

Nasional
5 Poin Penting Putusan MK yang Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Ganjar dan Anies

5 Poin Penting Putusan MK yang Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Ganjar dan Anies

Nasional
Beri Pesan ke Pendukung, Anies: Jaga Stamina, Perjuangan Masih Panjang

Beri Pesan ke Pendukung, Anies: Jaga Stamina, Perjuangan Masih Panjang

Nasional
 Pejabat Kementan Akui Ada Permintaan Uang Rp 300 Juta untuk 'Maintenance' Apartemen SYL

Pejabat Kementan Akui Ada Permintaan Uang Rp 300 Juta untuk "Maintenance" Apartemen SYL

Nasional
Menakar Peluang PDI-P Oposisi di Tengah Kedekatan Puan dan Prabowo

Menakar Peluang PDI-P Oposisi di Tengah Kedekatan Puan dan Prabowo

Nasional
Hakim MK Dinilai “Bermain Mata” Maklumi Politik Anggaran Gentong Babi di Sengketa Pilpres

Hakim MK Dinilai “Bermain Mata” Maklumi Politik Anggaran Gentong Babi di Sengketa Pilpres

Nasional
Sejarah Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional Tanggal 26 April

Sejarah Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional Tanggal 26 April

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com