Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Kebut Rencana Rekrutmen Pengawas Pemilu di 4 Provinsi Baru Papua

Kompas.com - 28/11/2022, 16:26 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengaku sedang mengebut pemetaan pengawas pemilu untuk empat provinsi baru di Papua.

Keempat provinsi itu yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta Papua Barat Daya.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilu disebut akan segera terbit untuk memperbarui peraturan pemilu yang sebelumnya diatur Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga Bawaslu RI mengaku harus bersiap dari sekarang.

Baca juga: Bawaslu Akui Harus Kreatif Awasi Politik Uang Lewat E-wallet

"Kami harus menyiapkan diri untuk proses ini termasuk menyiapkan SDM-nya. Ini kami sedang tracking juga. Karena kalau perppunya keluar maka semua akan lari prosesnya," ujar Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, kepada wartawan pada Senin (28/11/2022).

"Kami tracking jajaran SDM mana yang memungkinkan dan tidak memungkinkan," imbuhnya.

Saat ini, Bawaslu Papua disebut memiliki 7 orang komisioner. Jumlah ini dimungkinkan berubah karena provinsi tersebut dipecah dengan keberadaan 4 provinsi baru.

Baca juga: Bawaslu: Politik Uang Lewat E-wallet Akan Masuk Indeks Kerawanan Pemilu 2024

Hal-hal seperti ini, termasuk pendanaan dan infrastruktur di provinsi-provinsi baru, disebut menjadi perhatian Bawaslu RI sebagai upaya mengikuti kebijakan politik pemerintah dan DPR dalam pemekaran Papua.

Khusus untuk rekrutmen, Lolly memastikan bahwa pengawas pemilu di 4 provinsi baru ini akan berasal dari orang-orang yang telah berdomisili di sana.

Sehubungan dengan mepetnya waktu, Bawaslu RI disebut akan mengutamakan SDM yang sebelumnya pernah mendaftar ke Bawaslu sebagai calon pengawas pemilu.

Baca juga: Bawaslu Proses Aduan Dugaan Anggota Parpol yang Tak Memenuhi Syarat, tapi Lolos

"Karena itu tadi, yang sudah terpilih harus sudah siap untuk mengawal Pemilu 2024. Tantangan tertinggi pasti di daerah pegunungan, yang ini jadi konsentrasi serius kami juga," sebut Lolly.

"Maka upaya menjangkau yang kami lakukan, salah satunya, dengan men-tracking kembali teman-teman yang pernah mendaftar di Bawaslu kemudian sudah masuk pada tahap yang memang kualitasnya teruji," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com