Kontras Kritik Anak Bupati Langkat Nonaktif Tak Didakwa Pasal TPPO di Kasus Kerangkeng Manusia

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) tidak puas dengan dakwaan jaksa terhadap terdakwa kasus kerangkeng manusia, Dewa Rencana Perangin Angin.

Diketahui, Dewa adalah putra dari Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin.

Pegiat KontraS Sumatera Utara, Rahmat Muhammad, mengkritik dakwaan terhadap Dewa yang tak menyentuh pasal Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Padahal, menurutnya, Dewa merupakan pemilik kebun sawit tempat korban dikerangkeng dan bekerja tanpa diupah.

"Secara tidak langsung dia memperbudak di perusahaan tersebut," ujar Rahmat dalam jumpa pers, Senin (21/11/2022).

Baca juga: Kasus Kerangkeng Manusia di Langkat, Terbit Rencana Bisa Sesuka Hati Masukkan Orang ke Sel

"Terkait TPPO ini tidak menyasar intelektual yang kita anggap penting. Ada aktor aktor yang terlibat yang justru tidak disasar dengan pasal pasal yang kita anggap penting," katanya lagi.

Dalam dakwaannya, Dewa hanya didakwa dengan Pasal 170 ayat 2-3 dan Pasal 351 ayat 3 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Rahmat juga mengkritik tidak bertambahnya jumlah tersangka dalam kasus ini. Padahal, investigasi yang dilakukan Kontras dan yang lainnya menemukan sedikitnya 20 aktor dalam kasus kerangkeng manusia sejak 2010.

Investigasi Komnas HAM sebelumnya juga menyebut bahwa sedikitnya ada 19 orang terlibat.

Baca juga: Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Divonis 9 Tahun Penjara

"Penetapan tersangka hanya menyasar aktor lapangan tanpa mengungkap aktor-aktor intelektual yang memiliki peran dan memerintahkan pengkrangkengan dan eksploitasi yang terjadi," kata Rahmat.

Saat ini, hanya ada 9 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, 8 di antaranya sedang diadili di meja hijau.

Satu tersangka krusial, Terbit Parangin Angin sendiri, hingga saat ini belum dilimpahkan berkasnya ke pengadilan.

Baca juga: Hakim Cabut Hak Politik Terbit Perangin Angin Selama 5 Tahun