500.000 Buruh di Jabar Kena PHK, Menko PMK: Jika Tak Dicegah, Bisa Capai 1,5 Juta Orang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan, sudah hampir 500.000 buruh terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Barat.

Jika tidak dicegah, kata dia, buruh yang di-PHK bisa mencapai 1,5 juta orang. Oleh karena itu, PHK menjadi permasalahan yang harus segera diatasi.

"PHK sudah mendekati 500.000 dan jika tidak segera ada pengendalian, PHK bisa mencapai 1,5 juta, ini harus ada antisipasi dan penanganan," kata Muhadjir dalam siaran pers, Sabtu (19/11/2022).

Baca juga: Demo di Balai Kota, Buruh Tolak PHK Massal dengan Alasan Resesi Global

Muhadjir menilai, penanganan PHK di tengah ketidakpastian perekonomian akibat politik global harus dilakukan oleh semua pihak secara terkoneksi.

Dia mengimbau agar perusahaan dapat menyiapkan proyeksi yang jelas untuk target ke depan.

Ia juga menegaskan, keputusan PHK kepada pekerja harus merupakan jalan terakhir yang digunakan oleh para pengusaha.

Imbauan tersebut ia sampaikan melihat kondisi riil di lapangan. Sektor ekspor mulai menurun tajam dan pasar domestik masih dikuasai oleh barang impor.

“Sebisa mungkin ditahan dulu, jangan ada PHK. Kita cari bersama solusinya,” kata Menko PMK.

Baca juga: Hak-hak Karyawan Tetap yang Terkena PHK

Namun demikian, jika PHK tidak dapat dihindari, Menko PMK meminta para pekerja yang di-PHK dapat ditangani dengan baik melalui Jamsostek.

Sebab, saat ini Jamsostek memiliki Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Ini harus betul dilaksanakan secara cepat dan tepat. Jangan sampai yg di-PHK terpuruk dan ikut menambah jumlah kemiskinan di daerah,” jelas dia.

Adapun saat ini angka kemiskinan di Jawa Barat masih cukup tinggi, yakni 9,4 persen. Sebagai kementerian yang membawahi BPJS Jamsostek, Kemenko PMK akan terus memastikan bahwa jaminan ini akan berjalan dengan baik.

Baca juga: 500.000 Buruh di Jabar Di-PHK, Menko PMK Khawatir Dampak Krisis Global Meluas

Muhadjir berharap, semua pihak dapat memiliki komitmen seperti yang diarahkan presiden agar waspada menyikapi ekonomi tahun 2023.

“Saya mohon kerja sama semua perusahaan untuk mengantisipasi kondisi 2023. Kalau nanti harus ada PHK, jangan sampai nanti tidak terhubung dengan JKP,” tutur dia.

Sebagai informasi, menurut laporan dari sejumlah asosiasi, beberapa perusahaan yang bergerak di industri padat karya seperti tekstil mengalami kinerja yang melambat.

Beberapa perusahaan bahkan sudah ada yang memangkas jam kerjanya menjadi 3-4 hari, yang biasanya 7 hari kerja.

Atas kondisi tersebut, banyak tenaga kerja yang juga terdampak PHK.