Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kereta Cepat Ditargetkan Rampung Pertengahan 2023, Luhut: Harus Jadi, Tidak Boleh Mundur

Kompas.com - 16/11/2022, 18:11 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) harus rampung dan dapat diresmikan pada pertengahan 2023 tahun depan.

Luhut menegaskan, ia akan berkoordinasi dengan National Development and Reform Commission (NDRC) China untuk memastikan proyek ini selesai tepat waktu.

"Saya dan Bapak Hi Li Fan dari NRDC terus berkoordinasi dengan baik untuk memastikan penyelesaian proyek ini pada pertengahan tahun depan. Ini harus jadi dan tidak boleh mundur, itu adalah tekad saya pribadi untuk menyelesaikan ini," kata Luhut dalam acara uji coba kereta cepat secara virtual di Bali, Rabu (16/11/2022).

Baca juga: Sederet Fakta Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang Akan Disaksikan Jokowi dan Xi Jinping

Dalam acara ini, Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping turut menyaksikan uji coba kereta cepat yang disiarkan dari Stasiun Tegal Luar, Bandung.

Luhut berharap, Xi Jinping dapat menghadiri peresmian KCJB bersama Jokowi yang ditargetkan berlangsung pada tahun depan.

Ia pun menyampaikan, sejauh ini progres pembangunan proyek KCJB telah mencapai 80,40 persen.

"Pemerintah indonesia berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhdap penyelesaian proyek ini, baik dalam bentuk proyek kebijaksanaan dan finansial sesuai ketentuan peraturan di Indonesia," ujar Luhut.

Baca juga: Diuji Coba, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dijalankan Keluar Stasiun Tegalluar

Awalnya, proyek kerja sama antara pemerintah Indonesia dan China yang digadang-gadang menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini ditargetkan rampung pada 2018 dan beroperasi pada 2018.

Namun, nyatanya, hingga akhir 2022, progres pembangunannya baru mencapai 80,40 persen sebagaimana disampaikan Luhut.

Selain molor, proyek ini juga disorot karena biayanya yang membengkak dari perhitungan awal sebesar Rp 86,5 triliun menjadi Rp 114,24 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com