Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Transformasi Ekonomi Digital Prioritas Kita Bersama

Kompas.com - 14/11/2022, 09:51 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, transformasi ekonomi digital merupakan prioritas untuk untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan dan memulihkan ekonomi.

Hal ini ia sampaikan saat menyampaikan sambutan secara virtual dalam acara penandatanganan "Memorandum of Understanding on Cooperation in Regional Payment Connectivity".

"Agenda transformasi ekonomi digital di sektor keuangan merupakan prioritas kita bersama. Ini adalah salah satu kunci ekonomi berkelanjutan dan sangat bermanfaat bagi pemulihan ekonomi agar lebih kuat, inklusif, dan kolaboratif," kata Jokowi, dikutip dari tayangan YouTube Bank Indonesia.

Baca juga: Menkeu-Menkes G20 Kukuhkan Komitmen Perkuat Kesehatan Global, Dana Pandemi Terkumpul Rp 21 Triliun

Dalam acara yang diikuti pimpinan lima bank sentral negara ASEAN, Jokowi menyebut Indonesia telah mempercepat transformasi digital dengan melakukan terobosan sistem pembayaran.

Ia mencontohkan, pemerintah telah mengembangkan QRIS, BI Fast, serta membentuk TIm Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah untuk mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah.

Jokowi lanjutkan, ASEAN juga sudah selangkah lebih maju dibandingkan negara lain dalam implementasi interkoneksi pembayaran lintas batas.

Misalnya dengan kerja sama QR cross border antara Indonesia dan Thailand serta koneksi fast payment antara Singapura dan Thailand.

"Sudah saatnya kerja sama ini diformalkan dalam regional payment connectivity sebagai wujud konkret implementasi G20 roadmap to enhancing cross border payment," kata Jokowi.

Baca juga: Presiden Amerika Serikat Joe Biden Pakai The Beast buat KTT G20

Ia pun mendukung agar inisiatif ini diperluas ke tingkat global karena kemudahan akses pembayaran memberi dampak ekonomi yang besar.

"Khususnya sektor pariwisata, perdagangan, dan UMKM sehingga akan mendorong akselerasi pemulihan ekonomi lebih kuat dan inklusif," ujar Jokowi.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warijo mengatakan, dengan kesepakatan ini, transaksi antarnegara dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat.

"Tidak perlu konversi ke dollar AS, tapi langsung rupiah-baht, rupiah-ringgit, rupiah-dollar Singapura, juga rupiah-peso," kata Perry.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com